Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi memulai pembangunan infrastruktur keretaapi di luar Pulau Jawa, yakni Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, pada 2015 mendatang. Tapi, keinginan kuat Jokowi ini tidak mudah terlaksana lantaran hambatan klasik seperti biasa sudah menanti.
Berdasarkan identifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), setidaknya ada dua hambatan yang kemungkinan besar bakal mengganggu jalannya pelaksanaan proyek ini. Dedy S. Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, mengatakan, masalah pertama yang dihadapi pemerintah untuk membangun infrastruktur keretaapi adalah dana. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek prioritas itu sangat besar.
Dedy mencontohkan, proyek keretaapi TransSumatra yang ditargetkan Jokowi bergulir Maret 2015 membutuhkan anggaran hingga Rp 41,1 triliun. Masalah serupa juga terjadi pada proyek sepur TransKalimantan dan TransSulawesi. Ia bilang, kebutuhan dana untuk kedua proyek tersebut masing-masing sekitar Rp 35 triliun. "Proyek-proyek ini membutuhkan dana besar. Jadi, sedang dilihat apakah pemerintah bisa mencukupi kebutuhan dana itu," kata Dedy akhir pekan lalu.
Masalah kedua yang juga berpotensi mengganjal pembangunan infrastruktur keretaapi ini adalah kesiapan proyek itu sendiri. Menurut Dedy, persiapan proyek itu belum selesai secara sempurna. Untuk keretaapi TransKalimantan, misalnya, sampai saat ini kajian mengenai jalurnya, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), serta detail engineering design (DED) belum dilakukan.
Guna menyelesaikan tiga kajian tersebut, pemerintah memerlukan waktu satu tahun. Dengan begitu, Dedy memperkirakan, proyek keretaapi TransSumatra, TransKalimantan, dan TransSulawesi paling cepat bisa dibangun pada 2016 mendatang.
Meski begitu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyatakan, pemerintah tetap akan berupaya maksimal agar ketiga proyek tersebut bisa jalan tahun depan. "Pemerintah akan jalan dengan apa yang sudah ada saat ini," katanya.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, tahun depan pemerintah bakal menambah pendanaan proyek ini dengan memasukkannya dalam daftar belanja prioritas. Soalnya, belanja infrastruktur menjadi prioritas Pemerintahan Jokowi lantaran sektor ini merupakan sumber belanja produktif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
