Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Fahriyadi .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun depan pemerintah masih menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari besarnya alokasi pagu indikatif anggaran tahun 2021 untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Nilainya mencapai sekitar Rp 115,58 triliun. Namun, besaran pagu anggaran ini lebih rendah dari usulan Kementerian PUPR yang disampaikan pada 18 Maret 2020, yakni sebesar Rp 140,33 triliun.
Pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2021 ini lebih rendah dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) awal 2020 sebesar Rp 120,22 triliun. Namun DIPA itu terkena realokasi dan refocusing akibat Covid-19, sehingga DIPA akhir Kementerian PUPR di 2020 sebesar Rp 75,63 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tahun 2021 terdapat desain ulang program Kementerian PUPR dari tahun sebelumnya, dari 13 program di 2020 menjadi hanya lima program di tahun 2021. Kelima program tersebut adalah program dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi, infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman.
"Dasar dari desain ulang program ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bappenas adalah untuk menjalankan visi dan misi presiden serta fokus prioritas pembangunan 2020-2024, serta tujuh agenda pembangunan," kata Basuki, Rabu (24/6).
Dengan pagu indikatif yang didapatkan Kementerian PUPR, Basuki mengatakan bahwa pihaknya akan memperketat belanja barang dan operasional, seperti perjalanan dinas dan lainnya. Basuki juga menjelaskan, tahun 2021 pemerintah akan fokus pada dukungan pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman nasional, dan reformasi sistem ketahanan bencana.
Proyek konektivitas
Kementerian Perhubungan (Kemhub) juga akan mengusung proyek infrastruktur transportasi di tahun 2021. Tahun depan, kementerian ini mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 41,3 triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pagu indikatif yang didapatkan Kemhub ini masih di bawah kebutuhan Kemhub. "Besaran pagu indikatif tersebut jauh di bawah pagu kebutuhan tahun depan di Kementerian Perhubungan yang semula sebesar Rp. 75,7 triliun," ujar Budi, Selasa (23/6).
Budi Karya mengatakan, selain merancang proyek infrastruktur baru di tahun depan, Kemhub juga tengah melanjutkan program kerja tahun 2020 yang sempat tertunda. Pelaksanaan realokasi dan refocusing anggaran pemerintah untuk pengendalian Covid-19 sempat menghentikan sejumlah proyek di Kemhub.
Sebagai catatan, realokasi anggaran Kemhub tahun ini sebesar Rp 10,4 triliun. Sementara dari total anggaran Kemhub tahun ini, sekitar
Rp 36,7 triliun akan dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas.
Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Kemhub akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas strategis. Misalnya Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Makassar, Bitung, dan Sorong. Proyek konektivitas berbasis rel Kereta Api Makassar-Pare-Pare, serta Jembatan Udara 37 Rute di Papua juga menjadi target program tahun 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
