Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Yudho Winarto
LAMONGAN. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) semakin gencar menciptakan wirausaha baru di lingkungan pondok pesantren melalui program Santripreneur. Upaya ini dimaksudkan agar para lulusan pondok pesantren nanti dapat turut mendorong penumbuhan industri kecil dan menengah (IKM).
“Selama ini, setiap tahunnya kami telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pada pengembangan IKM di lembaga pendidikan keagamaan termasuk pondok pesantren,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih dalam keterangan tertulis terkait kunjungan kerja di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, pada Senin (7/8).
Selama tahun 2013-2015, Ditjen IKM telah membina lima pondok pesantren di empat wilayah, yakni Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kab. Garut, Jawa Barat, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan Kab. Pacitan, Jawa Timur. Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti sebanyak 105 santri untuk mendapatkan pelatihan dan peningkatan keterampilan di bidang konveksi dan kerajinan batu akik.
Gati menyampaikan, Pondok Pesantren Sunan Drajat merupakan salah satu lokasi pilot project yang dilaksanakan Kemenperin dalam menjalankan program Santripreneur pada tahun 2017. “Kami yakin program ini mampu mendukung pemerataan ekonomi nasional, karena jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Agama, pada tahun 2014, pondok pesantren yang ada di Indonesia sebanyak 27.290 lembaga dengan jumlah santri mencapai 3,65 juta orang. Sementara itu, jumlah santri di Pondok Pesantren Sunan Drajat sebanyak 12 ribu orang (5.500 putra dan 6.500 putri) dengan tenaga pendidik 1.041 orang.
Gati juga menjelaskan, pihaknya akan mendidik dan membina sekitar 10 orang santri terpilih untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan di bidang pengolahan ikan. Selain itu, Ditjen IKM akan memfasilitasi pemberian bantuan mesin dan peralatan yang bakal diserahkan kepada pihak pondok pesantren melalui mekanisme hibah ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan.
“Kami pun sedang menjajaki kerja sama dengan Bank Indonesia wilayah Jawa Timur, yang nantinya dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama terkait skema pilot project Santripreneur tahun 2017,” ungkapnya.
Menurut Gati, Bank Indonesia wilayah Jawa Timur telah memiliki program Inkubator Bisnis Pesantren dan berkomitmen akan membentuk Baitul Mal Wattamwil (BMT).
“Kami berharap, Bank Indonesia mampu pula memberikan fasilitasi uji coba pasar dalam Islamic Sharia Economic Festival tahun 2017 yang akan dilaksanakan di Surabaya bulan November nanti,” imbuhnya.
Selanjutnya, menurut Gati, pihaknya akan melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pilot project Santripreneur 2017. Apabila program ini berhasil, dapat diduplikasi ke pondok-pondok pesantren lainnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat KH. Abdul Ghofur menyambut baik pelaksanaan program Santripreneur yang diinisiasi oleh Kemenperin, karena dapat menambah kegiatan positif bagi para santri di lingkungan pondok. Selain itu, melalui usahanya nanti, para santi berguna bagi masyarakat menumbuhkan perekonomian daerah setempat seperti penyerapan tenaga kerja.
Kami merupakan salah satu pondok pesantren yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan operasional di dalam lingkungan pondok dengan memiliki beberapa unit industri, di antaranya produksi air minum dalam kemasan (AMDK), jus mengkudu, Kemiri Sunan, Garam Samudra dan pupuk,” paparnya.
Pondok Pesantren yang berdiri sejak tahun 1977 ini memliki unit pendidikan, antara lain Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Institut Sunan Drajat.
Kemandirian industri
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, pondok pesantren berperan penting dalam upaya mewujudkan kemandirian industri nasional. Langkah strategis ini dilakukan melalui program Santripreneur, yang berbasis pada Business Process Outsourcing (BPO), Joint Operation, dan Capacity Building dengan kerja sama beberapa perusahaan industri dan perbankan.
“Untuk itu, akan ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) peningkatan kapasitas kemandirian pondok pesantren dan pemberian smart card Fintech kepada pengelola pondok pesantren,” ungkapnya.
Aplikasi dan smart card Fintech ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan pondok pesantren yang dapat dimonitor secara real time, dengan beberapa fitur seperti pengiriman uang dari wali santri kepada santri, belanja di koperasi pesantren, pembelian pulsa, menabung, pemasaran produk pesantren ke masyarakat umum melalui e-commerce, serta penyediaan kredit perumahan bagi santri dan pengurus pondok pesantren ke depannya.
“Upaya ini merupakan wujud komitmen kami dalam menumbuh kembangkan IKM di dalam negeri, karena sektor ini dominan dalam populasi industri di Indonesia. IKM pun turut mendorong visi pemerintah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” papar Airlangga.
Kemenperin mencatat, jumlah IKM tumbuh mencapai 165.983 unit pada tahun 2016 atau meningkat 4,5 % dibandingkan tahun 2015. Sementara pada 2017, jumlah IKM ditargetkan mencapai 182.000 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 400.000 orang.
Dengan berbagai program strategis tersebut, Kemenperin akan mendorong penumbuhan wirausaha baru sebanyak 5.000 unit dan pengembangan 1.200 sentra IKM pada 2017. Pada 2019, ditargetkan akan mencapai 20.000 wirausaha baru.
Di samping itu, IKM terus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang cukup signifikan setiap tahun. Ini terlihat dari capaian pada 2016 sebesar Rp520 triliun atau meningkat 18,3 % dibandingkan pada 2015. Sedangkan, nilai tambah IKM pada 2014 tahun sekitar Rp373 triliun menjadi Rp439 triliun pada 2015 atau naik 17,6 %.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
