Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kemitraan di program-program kesehatan Indonesia dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) ditangguhkan dan masih belum jelas apakah akan ditangguhkan secara permanen.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk menggabungkan USAID, lembaga kemanusiaan utama Washington, ke dalam Departemen Luar Negeri dalam perombakan besar yang akan mengecilkan tenaga kerjanya dan menyelaraskan pengeluarannya dengan kebijakan "America First"-nya Trump.
Pembekuan bantuan luar negeri AS untuk Indonesia dapat membebani Indonesia untuk memerangi HIV dan tuberkulosis, yang menggantikan COVID-19 menjadi penyebab utama kematian terkait penyakit menular secara global pada tahun 2023.
"Itu ditangguhkan. Tidak dihentikan," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kepada Reuters, Kamis (6/2), mengacu pada proyek-proyeknya dengan USAID.
"Kami tidak tahu apakah sudah dipastikan terhapus atau masih dalam penilaian," kata Budi. Ia menambahkan mungkin akan mendapatkan kejelasan lebih lanjut dalam 90 hari ke depan.
Baca Juga: Trump Bakal Stop Bantuan Luar Negeri, Proyek Kesehatan Hingga Sanitasi Bisa Terhambat
Invesasi US$ 800 juta
USAID telah menginvestasikan US$ 800 juta di Indonesia sejak 2020, menurut kedutaan besar AS di Jakarta pada bulan November.
Proyek-proyek di Indonesia dengan USAID antara lain penangagan HIV dan tuberkulosis. Lebih dari USAID, kata Budi, Indonesia juga menerima obat-obatan dari Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, yang menganggap Washington sebagai donor terbesarnya.
Kedutaan besar AS di Jakarta dan USAID tidak segera menanggapi permintaan komentar soal ini.
Kasus TB di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan Kementerian Kesehatan memperkirakan lebih dari 1 juta kasus pada tahun 2023, dibandingkan dengan sekitar 820.000 pada tahun 2020.
Olivia Herlinda, analis kesehatan di kelompok nirlaba Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives, mengatakan jeda USAID akan berdampak besar pada Indonesia.
"Dampaknya sangat besar karena USAID mendukung banyak masalah kesehatan di Indonesia, termasuk kesehatan ibu dan anak, TB, HIV, dan kesiapsiagaan pandemi," katanya.
Baca Juga: Donald Trump Stop Bantuan Luar Negeri, Pemerintah Coba Pastikan ke USAID
Secara terpisah, Budi mengatakan Indonesia akan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warganya mulai 10 Februari, dengan anggaran sekitar Rp 3 triliun (US$ 184 juta) untuk mencegah kematian dini. Target awal pemeriksaan adalah 220 juta orang untuk tahun ini.
Ia mengatakan itu akan menjadi program kesehatan terbesar yang telah dilakukan pemerintah, melampaui vaksin untuk COVID-19.
Penyebab kematian teratas di negara dengan populasi terbesar keempat di dunia termasuk stroke, penyakit jantung, dan TBC, menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia.
Selanjutnya: Ada Efisiensi, Anggaran Kementerian PKP Dipangkas Sisa Rp 1,6 Triliun
Menarik Dibaca: Promo Guardian Super Hemat 6-19 Februari 2025, Tambah Rp 1.000 Dapat 2 Eye Mask
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News