Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menghentikan bantuan luar negeri lwat Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).
Kebijakan ini mengkhawatirkan global, termasuk negara penerima bantuan di kawasan Asia Tenggara, terkait nasib proyek yang dibiayai USAID.
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas Putut Hari Satyaka menyampaikan, saat ini pihaknya masih terus berkomunikasi dengan pihak Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk memastikan terkait keputusan Presiden AS tersebut.
“Saat ini kami masih terus melakukan komunikasi dan konfirmasi dengan pihak USAID, sambil menunggu keputusan final dari pemerintah AS terkait hal tersebut,” tutur Putut kepada Kontan, Rabu (5/2).
Baca Juga: Bekukan Bantuan Luar Negeri, Donald Trump Minta USAID Ikuti Kebijakan America First
Putut mengungkapkan, USAID selama ini telah membantu ragam proyek di Indonesia, paling banyak di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, governance.
Mengutip The Guardian, USAID menyalurkan US$ 153 juta atau sekitar Rp 2,5 triliun untuk proyek-proyek di Indonesia pada 2023.
Proyek tersebut mencakup dukungan pemerintah demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan.
Selama beberapa tahun terakhir, USAID telah mendukung peluncuran mesin yang dengan cepat mengidentifikasi tuberkulosis dan pengobatan. USAID juga bermitra dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia untuk melatih orang-orang dalam kesiapsiagaan bencana.
Kabar yang berkembang sejauh ini, ada pembatalan rekrutmen beberapa posisi kontraktor (personal service contractor/PSC) USAID di Indonesia. Per 24 Januari 2025, penawaran beberapa posisi PSC dibatalkan. Tidak disebutkan kapan posisi itu akan dibuka lagi.
Pada tahun yang sama, USAID bermaksud memberikan kontribusi hingga US$ 50 juta untuk menjangkau lebih dari satu juta orang Indonesia dengan akses layanan air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim pada tahun 2027.
Baca Juga: Daftar Perintah Eksekutif Donald Trump
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
