kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Program kerja Jokowi-Ahok yang dianggap gagal


Rabu, 15 Oktober 2014 / 11:15 WIB
Program kerja Jokowi-Ahok yang dianggap gagal
ILUSTRASI. Resep Iced Coffee Jelly ala McD dengan cita rasa kopi yang nendang banget


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, masih banyak program yang belum dapat diselesaikan oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama selama dua tahun pemerintahannya. Sehingga, Basuki yang bakal menjadi Gubernur DKI itu berkewajiban untuk menuntaskan berbagai permasalahan Jakarta.

"Pekerjaan rumah (PR) Pemprov DKI masih segudang. Banyak laporan program yang gagal dan dapat rapor merah," kata pria yang akrab disapa Sani itu.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan beberapa program yang gagal. Seperti lelang ‎jabatan lurah camat, kawasan pasar Tanah Abang yang kembali semrawut, laporan keuangan DKI yang menurun dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), gagalnya Pemprov DKI meraih Piala Adipura, dan lainnya.

Reformasi birokrasi yang dijalankan DKI melalui seleksi atau lelang jabatan, menurut dia, gagal. Sebab, tak sedikit lurah camat hasil lelang jabatan yang terjerat tindak pidana korupsi. Selain itu, perombakan beberapa pejabat DKI tidak membuat kemajuan, seperti misalnya Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI serta Dinas Pekerjaan Umum.

"Selain itu, serapan anggaran tidak bisa terserap dengan baik dan menyebabkan tidak adanya pembangunan infrastruktur. Muncul lagi, kasus transjakarta yang menyeret pejabat DKI ke ranah hukum," kata Sani.

Sementara untuk penanggulangan kemacetan, Pemprov DKI belum dapat berbuat banyak. Tahun ini, Pemprov DKI membatalkan pengadaan transjakarta dan bus sedang. Program penanggulangan kemacetan lainnya, seperti sistem jalan berb‎ayar melalui ERP dan parkir berbayar belum dapat dikatakan berhasil. Sebab, kedua program itu baru diujicoba.

Untuk program jangka panjang, proyek mass rapid transit (MRT) baru dapat dinikmati warga Jakarta pada tahun 2018 mendatang. "Monorel juga tidak jelas bagaimana kelanjutannya. Program lainnya seperti ERP juga masih tahap ujicoba," kata dia. (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×