Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih bermasalah. Selain pelayanan, Komisi IX mengungkap bahwa permasalahan pemenuhan kebutuhan obat sampai saat ini juga belum berhasil diperbaiki pemerintah.
Syamsul Bahri, Wakil Ketua Komisi IX DPR mengatakan, berdasarkan temuan yang didapat DPR saat kunjungan ke daerah, banyak petugas rumah sakit dan pejabat dinas kesehatan yang mengeluhkan ketersediaan obat. Keluhan tersebut, utamanya mereka berikan terhadap proses pengadaan obat.
Syamsul mengatakan, saat ini pengadaan obat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional harus dilaksanakan melalui e- katalog dan dengan sistem elektronik. Tapi di daerah, banyak obat yang dibutuhkan masyarakat, justru tidak masuk ke dalam e- katalog.
Hal itu, menimbulkan dilema di dinas kesehatan dan rumah sakit. "Mereka tidak berani mengambil langkah pengadaan yang tidak sesuai dengan e- katalog, karena takut kena masalah, akibatnya, terjadi kelangkaan obat," katanya di Gedung DPR Rabu (20/4). Syamsul meminta, pemerintah bisa segera mengatasi masalah tersebut.
Nila Moeloek, Menteri Kesehatan sementara itu mengakui, pengadaan obat dengan sistem e-katalog saat ini masih belum sesuai harapan.
Untuk mengatasi masalah kendala pengadaan itu, pihaknya telah mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi secata elektronik. Dengan upaya tersebut dia berharap, ketika ada masalah dengan ketersediaan obat, dan obat itu tidak terdapat dalam e- katalog, bisa dilakukan upaya penanganan dengan cepat, sehingga keterlambatan pasokan obat tidak terjadi lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
