Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program tiga juta rumah diusulkan untuk masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, alasan program ini diusulkan masuk PSN salah satunya untuk mengatasi masalah ketersedian lahan.
"Kalau dibuat PSN itu harga tanah bisa ditekan karena kalau dinaikkan lebih tinggi bisa despute itu ada konsinyasi di pengadilan," ujarnya dalam HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12).
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Diusulkan Masuk Proyek Strategis Nasional
Nusron mengatakan selain mempermudah pengadaan tanah melalui skema bisnis ke bisnis (B2B), dengan status PSN dapat mempermudah pengadaan tanah melalui kerjasama dengan anak perusahan pelat merah seperti PT Perkebunan Nusantara (PT PN) atau Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).
"Jadi kita bisa minta lahannya PTPN yang tidak produktif misalnya karet untuk diturunkan jadi perumahan, kalau tidak ada PTPN, bisa minta tolong (lahan) Perhutani jadi kawasan permukiman juga," jelasnya.
Sebelumnya, usulan program tiga juta rumah per tahun masuk PSN disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara.
Ara mengatakan rencana itu dilakukan agar program hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini bisa segera direalisasikan.
Ia menyebut rencana masuknya program 3 juta rumah ke daftar PSN sudah sempat diduskusikan bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Baca Juga: Menteri Ara Ungkap Tak Semua Program 3 Juta Rumah Diberikan Gratis
"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia," kata Ara.
Ara menjelaskan bahwa PSN dibagi dalam dua kategori, yaitu proyek dan program. Untuk itu, dirinya meyakini program 3 juta rumah berpeluang masuk dalam daftar PSN.
"Mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian, dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu trobosan untuk mencapai itu," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
