kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Presiden Jokowi: Sudah saatnya dana desa tidak lagi untuk infrastruktur


Senin, 05 November 2018 / 09:49 WIB
Presiden Jokowi: Sudah saatnya dana desa tidak lagi untuk infrastruktur
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo membuka pertemuan kabupaten/kota sehat


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo menghimbau penggunaan dana desa saat ini sudah harus bergeser dari infrastruktur ke pemberdayaan ekonomi rakyat dan inovasi desa.

Untuk itu ia meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo untuk mulai membuat desa bekerjasama dengan pelaku industri.

"Kalau bisa untuk pemberdayaan ekonomi Pak Menteri, kerjasamalah dengan pabrik-pabrik, industri, dan perusahaan sehingga produksi di desa bisa terserap," jelasnya, Minggu (4/11).

Dari segi inovasi, Presiden berharap desa-desa bisa memunculkan potensi wisata yang dimilikinya. Misalnya, beberapa desa yang sukses mengembangkan potensi wisatanya, yaitu Umbul Ponggok di Klaten, Jawa Tengah dan Embung Nglanggeran di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Hal-hal inovasi seperti ini saya lihat di Banten miliki potensi yang bisa dikembangkan," ujar Kepala Negara. 
Pemerintah saat ini telah mengucurkan Rp 186 triliun untuk pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Berdasarkan catatannya, dana desa ini telah berjalan efektif. Salah satunya angka kemiskinan di desa yang menurun dua kali lipat dibandingkan di kota yakni, 1,2 juta penduduk di desa sudah berhasil dientaskan dari kemiskinan.

Presiden menyampaikan ini saat menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten.

Acara ini dihadiri oleh para kepala desa, pendamping desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kader posyandu, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), LPM kabupaten, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×