Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 bukan menjadi dokumen formalitas. Tapi betul-betul menjadi panduan, menjadi rencana kita dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju.
“Karena itu yang termuat dalam dokumen itu harus jelas, harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat kita. Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi yang baik dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini,” kata Presiden Jokowi dikutip dari laman setkab.go.id, Kamis (14/11).
Baca Juga: Airlangga raih mayoritas dukungan dari peserta rapimnas Golkar
Presiden menunjuk contoh misalnya, target pertumbuhan ekonomi juga harus dikalkulasi dengan baik dan juga disampaikan bagaimana strategi untuk mencapai target-target tersebut.
Begitu pula dengan penurunan kemiskinan targetnya harus jelas berapa persen harus turun dan dalam waktu berapa lama. Outcome-nya juga dampaknya juga manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama.
“Saya ingin dalam dokumen RJMN yang dimuat itu ada betul-betul peta jalannya, roadmap-nya ada, bagaimana cara mencapai target tersebut. Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rutenya apa saja, dan betul-betul realistis bisa dilakukan, jangan abstrak, jangan normatif,” tegas Presiden Jokowi.
Baca Juga: Sampaikan skema optimistis, Kepala Bappenas: Pertumbuhan ekonomi bisa capai 6%
Clearing House Presiden menegaskan kembali, tidak ada visi misi menteri. Semua harus mengacu kepada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden-Wakil Presiden. Ia ingin agar semuanya bisa sambung satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah, dan dimulai dari RPJMN kita.
“Sambung ke sasaran pokok serta agenda prioritas nasional lalu sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap kementerian,” terang Presiden.
Karena itu, Presiden meminta agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden.
Presiden menekankan agar rancangan perencanaan yang dibuat harus betul-betul sambung dengan penganggaran, dan juga ter-delivered dengan baik oleh kementerian.
Baca Juga: Kementerian PUPR targetkan 30% proyek tahun 2020 diteken bulan Januari
“Jangan sampai yang sudah direncanakan RPJMN berbeda dengan apa yang dikerjakan kementerian, dan juga berbeda dengan yang dianggarkan dengan kementerian keuangan, harus sambung semuanya,” tegas Presiden.
Terakhir Presiden Jokowi meminta agar sinergi antara lintas kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah harus dibangun bersama. Sehingga ada kesamaan gerak langkah, tidak melangkah sendiri-sendiri. Disamping itu, Presiden meminta juga para menteri memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.
“Sering kali kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau dalam eksekusi. Karena itu kendala proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi tekanan dalam rancangan RPJMN 2020-2024,” ujar Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
