/2026/10/26/781386350.jpg "Berniat Mundur, Wapres Gibran Ungkap Arahan Prabowo Hadapi Gugatan Dokumen Pendidikan")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik dokumen pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) miliknya yang masih menjadi sorotan dan bergulir melalui proses hukum.
Gibran mengatakan, dirinya telah bertemu dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan mengenai dinamika persoalan dokumen pendidikan yang tengah dihadapinya.
Dia menambahkan, Prabowo telah memberikan banyak masukan terkait langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi dinamika tersebut.
Baca Juga: Airlangga Sebut Penambahan Kuota BBM Subsidi untuk Penuhi Kebutuhan hingga Akhir 2026
“Bapak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” tutur Gibran kepada awak media, Selasa (10/11/2026).
Gibran menambahkan, Prabowo meminta dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan semua dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” tambahnya.
Selain itu, Prabowo juga menyarankan Gibran berkoordinasi dengan Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) untuk mengajukan Penunjauan Kembali (PK) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Gibran mengatakan, dirinya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait persoalan tersebut. Dia juga berharap polemik yang berkembang tidak berlarut-larut menjadi persoalan politik.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” katanya.
Sebagai informasi, polemik dokumen pendidikan Gibran berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan Kementerian Pendidikan pada 2019. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat administrasi pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Wapres Gibran Berniat Mundur, Kadin Ingatkan Stabilitas Ekonomi & Investasi
Mahkamah Agung (MA) merilis putusan lengkap nomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dilansir dari laman mahkamahagung.go.id, Selasa (10/11/2026), amar putusan lengkap tersebut, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut Suket penyetaraan pendidikan milik Gibran yang dikeluarkan pada 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
