kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.172   20,00   0,12%
  • IDX 7.071   87,46   1,25%
  • KOMPAS100 1.057   17,05   1,64%
  • LQ45 831   14,47   1,77%
  • ISSI 214   1,62   0,76%
  • IDX30 424   7,96   1,91%
  • IDXHIDIV20 511   8,82   1,76%
  • IDX80 121   1,93   1,63%
  • IDXV30 125   0,91   0,73%
  • IDXQ30 141   2,27   1,63%

Presiden Jokowi Instruksikan Langkah Konkret Integrasi Moda Transportasi Publik


Rabu, 27 September 2023 / 17:53 WIB
Presiden Jokowi Instruksikan Langkah Konkret Integrasi Moda Transportasi Publik
ILUSTRASI. Jokowi menginstruksikan jajarannya segera melakukan langkah konkret dalam pengintegrasian moda transportasi publik di Jakarta.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan langkah konkret dalam pengintegrasian moda transportasi publik di Jakarta. 

Jokowi berharap pengintegrasian tersebut mampu mempermudah akses masyarakat terhadap transportasi publik. Misalnya mengintegrasikan satu moda transportasi dengan moda transportasi lainnya seperti TransJakarta, bus, taksi online, ojek online. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang memudahkan masyarakat yang akhirnya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. 

"Karena kuncinya adalah kemudahan dan kenyamanan,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas, Rabu (27/9).

Baca Juga: Arahan Presiden untuk Integrasikan Moda Transportasi Jabodetabek

Presiden Jokowi pun menekankan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian, salah satunya mengenai percepatan pembangunan infrastruktur penghubung. Menurutnya, melanjutkan, infrastruktur tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai. 

Misalnya, jembatan penghubung misalnya antara LRT (lintas rel terpadu) Halim dengan stasiun kereta cepat. 

Kemudian juga penghubung Stasiun Kereta Api Manggarai dengan TransJakarta, penghubung Stasiun Tanah Abang dengan Dukuh Atas.

"Kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan, memiliki lampu jalan dan bisa melindungi dari hujan,” terang dia.

Selanjutnya, Jokowi mendorong kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah dengan penyedia jasa transportasi dalam membangun sistem yang terintegrasi. Dengan adanya sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses seluruh moda transportasi publik dengan satu kali pemesanan. 

“Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik TransJakarta sampai ke titik tujuan, sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu menunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi meyakini integrasi dalam sistem pembayaran juga diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, dia menilai mekanisme pembayaran secara berlangganan juga mampu menarik masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. 

“Kaji juga mengenai mekanisme pembayaran langganan, diskonnya seperti apa. Ini saya kira akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik transportasi massal,” tambahnya. 

Terakhir, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk segera memulai studi pembangunan LRT Jabodebek hingga ke Kota Bogor dan Manggarai.

Baca Juga: LRT Makin Penuh, Jokowi Minta Studi Pembangunan Jalur LRT ke Bogor Segera Dimulai

“Karena kalau kita lihat LRT yang sekarang sudah penuh terus dan juga pembangunan jalur LRT Kelapa Gading menuju Manggarai agar cakupan dan jangkauan transportasi massal ini makin meluas,” pungkas Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden Jokowi meminta dirinya mengintegrasikan sistem moda transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). Nantinya akan dibuat satu organisasi untuk mengatur dan mengintegrasikan hal tersebut.

Luhut menambahkan, proses penyusunan struktur organisasi tunggal akan diupayakan selesai dalam satu bulan ke depan.

"Jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi," ujar Luhut dipantau dari Youtube Sekretariat Kabinet, Rabu (27/9).

Nantinya, akan dikaji sistem transaksi tiket perjalanan yang terintegrasi hingga kebijakan subsidi. Sebab itu, organisasi yang dibentuk akan berisi menteri dan kepala daerah.

Di antaranya, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Pj Gubernur DKI Jakarta, Pj Gubernur Jawa Barat, dan Pj Gubernur Banten. 

"Jadi intinya kita akan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, kendaraan pribadi dengan mendorong perbaikan kendaraan kendaraan publik yang dibuat nyaman, dengan tentu ongkos yang sangat memadai," jelas Luhut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×