Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjamin pemerintah tidak akan memprivatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis dan vital karena berkaitan erat dengan keamanan nasional.
Presiden mengatakan dirinya sangat hati-hati mengizinkan sebuah privatisasi. Pasalnya, dalam setiap privatisasi akan ada pro dan kontra. "Privatisasi industri yang berkaitan kepentingan keamanan nasional negara kita, vital, security tinggi harus dicegah, tidak boleh terjadi," ujar SBY dalam sambutan di hadapan peserta program pendidikan reguler Lemhanas angkatan XLIV di Istana Negara, Senin (11/10).
SBY menambahkan privatisasi itu ada yang menjual saham ke publik atau asetnya dijual sekaligus kepada swasta yang murni lokal atau perpaduan swasta lokal dan asing. Melalui privatisasi, publik ikut memiliki saham BUMN, manajemen lebih transparan, dan pemerintah tidak terbebani. "Privatisasi membawa keuntungan bagi rakyat untuk kasus-kasus tertentu," kata SBY.
Menteri BUMN, Mustafa Abubakar menambahkan, pemerintah tidak akan melakukan privatisasi pada BUMN vital dan strategis seperti Pertamina, PLN, dan BUMN industri strategis seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Pindad. Namun, Mustafa mencontohkan, PT Krakatau Steel bisa saja diprivatisasi meskipun dia masuk dalam industri strategis karena Krakatau Steel juga masuk dalam industri pendukung.
Mantan Direktur Utama Perum Bulog itu mengharapkan, privatisasi jangan dimaknai semata menjual saham. Melainkan juga mengandung penguatan permodalan, penguatan manajemen, dan good corporate governance menjadi lebih baik.
Apalagi, semakin banyak masyarakat yang terlibat memegang saham BUMN maka fungsi kontrol semakin kuat dan BUMN makin sehat. Di sisi lain, setiap privatisasi tidak akan menggerus porsi mayoritas pemerintah. "Kita sepakat dengan DPR mengutamakan 60% saham BUMN atau pemerintah," kata Mustafa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
