Prabowo Minta Kepala Daerah Awasi Dapur MBG, Akui Ada yang Nyusup Jadi Maling

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah hingga aparat keamanan mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak terjadi penyimpangan.

Prabowo mengatakan pemerintah berkomitmen melanjutkan pelaksanaan MBG karena program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Namun, ia mengakui masih terdapat pihak-pihak yang berupaya mengambil keuntungan dari program tersebut.

“MBG kita teruskan! Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ,” kata Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama empat bendungan lainnya, mengutip dari youtube Sekertariat Presiden, Jumat (10/7).

Baca Juga: Kolaborasi Perguruan Tinggi Jadi Modal Penguatan Pendidikan Advokat

Karena itu, ia meminta gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa turun langsung memeriksa dapur-dapur MBG. Menurutnya, apabila ditemukan dugaan penyimpangan, laporan dapat disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) maupun langsung kepadanya.

"Maka saya minta Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa boleh memeriksa semua dapur MBG Saudara periksa! Laporkan kepada Kepala BGN kalau perlu lapor langsung ke saya," ujarnya.

Prabowo juga meminta jajaran TNI dan Polri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Di sisi lain, ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan untuk memastikan program berjalan baik, bukan menjadi sarana mencari keuntungan.

Menurut Prabowo, MBG merupakan program strategis karena menyasar pemenuhan gizi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

"MBG ini adalah sangat strategis karena ini makan untuk anak-anak kita generasi penerus. Dia harus sel otak harus berkembang dengan baik, sel tulang harus baik, sel otot harus baik," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026. Dalam perkembangannya, penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan pejabat BGN dan pihak swasta, serta masih terus mengembangkan penyidikan perkara tersebut.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan tiga mantan pejabat BGN sebagai tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.

Baca Juga: Resmikan 5 Bendungan, Prabowo Optimistis RI Kian Dekat Jadi Lumbung Pangan Dunia

Selain ketiganya, Kejaksaan Agung juga menetapkan sejumlah pihak swasta sebagai tersangka dan hingga kini penyidikan masih terus berlangsung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News