/2026/05/18/579421929.jpg "Prabowo Pelajari Model India, Targetkan Percepatan Pembangunan Rumah Rakyat")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan pembangunan rumah rakyat dengan mempelajari model pembangunan perumahan di India yang dinilai berhasil membangun sekitar 3 juta rumah setiap tahun.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari berbagai terobosan untuk meningkatkan penyediaan hunian bagi masyarakat, seiring tingginya kebutuhan rumah di Indonesia yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.
Prabowo mengatakan, capaian pembangunan rumah di Indonesia saat ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meski demikian, pemerintah menyadari kebutuhan masyarakat terhadap hunian masih jauh lebih besar sehingga diperlukan percepatan pembangunan.
“Prestasi yang sudah kita capai sungguh signifikan. Namun, kita menyadari bahwa masih jauh lebih banyak lagi yang diperlukan oleh rakyat kita,” ujar Prabowo saat menghadiri akad massal 62.710 unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan di Batang, Kamis (30/7/2026).
Baca Juga: Bukan Soal Diskon Pajak, Ini Penyebab Warga Masih Berat Beli Rumah Subsidi
Belajar dari Keberhasilan India
Presiden menegaskan pemerintah tidak akan ragu mempelajari praktik terbaik dari negara lain apabila terbukti efektif dan dapat diterapkan di Indonesia.
Menurut Prabowo, salah satu negara yang menjadi perhatian adalah India yang dinilai berhasil menjalankan program pembangunan perumahan dalam skala besar.
“Saya tertarik pada pengalaman bangsa India. Mereka mampu membangun 40 juta rumah dalam 12 tahun, atau kira-kira 3 juta rumah setiap tahun. Ini sedang saya pelajari bagaimana caranya. Ada teknik-teknik tertentu, dan ini bisa kita coba,” terang Prabowo.
Ia menilai Indonesia membutuhkan keberanian untuk melakukan inovasi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Pemerintah akan tetap mempertahankan pendekatan yang telah terbukti berhasil, namun juga membuka peluang mengadopsi metode baru agar pembangunan perumahan berlangsung lebih cepat dan efisien.
Tim Pemerintah Belajar ke India, China, dan Mesir
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah telah mengirim tim ke sejumlah negara untuk mempelajari kebijakan, teknologi, serta sistem pembangunan perumahan yang dapat diadaptasi di Indonesia.
Negara-negara yang menjadi tujuan pembelajaran antara lain India, China, dan Mesir.
“Kita kirim tim ke Tiongkok, tim ke India, tim ke Mesir untuk melihat, mencatat, dan belajar. Kita ambil yang terbaik dari bangsa-bangsa lain. Di bidang perumahan pun demikian,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin hanya menyampaikan janji kepada masyarakat. Fokus utama pemerintah adalah menjalankan program yang mampu memberikan hasil nyata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, kebutuhan rumah di Indonesia masih sangat besar sehingga percepatan penyediaan hunian akan terus dilakukan melalui berbagai inovasi serta kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan.
Baca Juga: Inflasi Akhir 2026 Diproyeksi 3,13%, El Nino dan Geopolitik Jadi Ancaman
Penyaluran Rumah Subsidi Cetak Rekor
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pemerintah terus berupaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Maruarar mencatat realisasi penyaluran rumah subsidi sepanjang 2025 mencapai sekitar 350.000 unit. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi sejak program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mulai dijalankan pada 2010.
Selama 15 tahun pelaksanaan FLPP, rekor penyaluran rumah subsidi sebelumnya berada di kisaran 228.000 unit. Namun, pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi penyaluran meningkat signifikan menjadi sekitar 350.000 unit.
Menurut Maruarar, peningkatan tersebut didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.
Berbagai insentif yang diberikan pemerintah meliputi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), serta suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang tetap sebesar 5%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
