Prabowo Hapus Tunggakan & Tarif BPJS Kesehatan Tak Naik pada 2026, Pelayanan Menurun?

Kamis, 23 Oktober 2025 / 14:42 WIB

ILUSTRASI. Petugas melayani warga peserta program BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Pemerintah berencana akan melakukan pemutihan tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebanyak 23 juta peserta masih menunggak iuran dengan total nilai menembus lebih dari Rp10 triliun. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Bukan hanya itu, pemerintah juga memastikan iuran tak bakal terkerek di tahun 2026. Digadang-gadang anggaran Rp 20 triliun akan disiapkan untuk melakukan pemutihan tunggakan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, anggaran Rp 20 triliun dinilai di luar dari penghapusan tunggakan peserta. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut peruntukan anggaran tersebut.

"Setahu saya anggaran Rp 20 triliun terpisah dengan penghapusan tunggakan," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (23/10/2025).

Meski demikian, Ghufron memastikan, pelayanan BPJS Kesehatan bakal terus membaik meski tidak adanya kenaikan tarif pada tahun depan.

Dia menyebutkan beberapa strategi yang bakal dijalankan di tahun 2026, di tengah gembar-gembor pemutihan tunggakan dan batalnya kenaikan tarif.

Pertama, layanan BPJS Kesehatan akan tetap relatif membaik dibanding awal BPJS Kesehatan di launching. Kedua, program kendali biaya dan kendali mutu akan terus disiapkan dan disempurnakan dengan berbagai pendekatan termasuk menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Ketiga, kita berharap layanan kesehatan akan lebih baik dibanding sekarang atau sebelumnya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ghufron menambahkan bahwa banyak negara yang menjadikan BPJS Kesehatan sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan kesehatan. Bahkan, kata dia, pihaknya juga turut serta dalam ajang penghargaan bergengsi internasional.

"Untuk diketahui banyak negara ingin benchmark ke BPJS Kesehatan, tanggal 14 November ini akan dikunjungi sekitar 30-an negara, bahkan tahun 2025 BPJS Kesehatan adalah satu satunya institusi Indonesia yang dinominasikan untuk Nobel Peace Prize," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan di tahun depan. Adapun anggaran tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

“Tadi diminta dianggarkan Rp 20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, ini dilakukan agar masyarakat yang menunggak dan terhenti jadi peserta aktif bisa kembali menikmati layanan tanpa terbebani tunggakan.

Selain itu, Purbaya juga bilang bahwa pemerintah belum berencana menaikkan tarif BPJS Kesehatan. Ini lantaran pemerintah masih fokus memulihkan perekonomian tanah air.

"Ini kan ekonominya baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih," kata Purbaya kemarin.