Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, program PLTS 100 GWp merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
Presiden Prabowo, kata Prasetyo, telah menginstruksikan agar pembangunan PLTS 100 GWp dipercepat dan ditargetkan rampung pada 2029.
Baca Juga: Target Prabowo Bangun PLTS 100 GW, Komisi XII DPR Wanti-Wanti Lokasi Pembangkit
“Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional,” ujar Prasetyo dalam keterangan resminya, Selasa (25/8/2026).
Menurutnya, pengembangan PLTS tersebut juga berpotensi memberikan efisiensi biaya listrik hingga Rp 73,9 triliun per tahun.
Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS mencapai 30 GWp. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menargetkan penghentian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan kapasitas total 13 GW.
Potensi pengembangan energi surya di Indonesia masih sangat besar. Pemerintah mencatat potensi energi surya nasional mencapai sekitar 3.294 GWp. Namun, hingga April 2026, kapasitas PLTS yang telah terpasang baru sekitar 1,5 GWp.
Baca Juga: Prabowo Targetkan PLTS 30 GW Tahun Ini, APLSI:Perlu Buka Lebar Ruang Investasi Swasta
Pembangunan PLTS 100 GWp tersebut akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama mencakup pembangunan 17 GWp, tahap kedua sebesar 18 GWp, dan tahap ketiga mencapai 30 GWp.
Dorong Investasi dan Green Jobs
Prasetyo mengatakan, program PLTS 100 GWp tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Pengembangan energi surya juga diharapkan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru.
Investasi akan didorong pada pembangunan pembangkit, baterai, hingga jaringan listrik. Di sisi lain, pemerintah juga akan memperkuat industri solar photovoltaic (PV) dalam negeri serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja hijau atau green jobs.
Pengembangan sektor ketenagalistrikan juga diproyeksikan memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, sektor tersebut diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 760.000 pekerjaan berpotensi masuk dalam kategori green jobs.
Selain pembangunan PLTS skala besar, pemerintah juga terus memperluas akses listrik berbasis EBT, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Sepanjang 2025, pemerintah telah membangun 15 pembangkit EBT yang terdiri dari 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dengan nilai investasi Rp103,3 miliar.
Baca Juga: Ekonom: Proyek PLTS 100 GW Prabowo Terlalu Ambisius dan Kurang Realistis
Pembangunan tersebut telah melayani 1.831 kepala keluarga dan 131 fasilitas umum.
Sementara pada 2026, pembangunan dilanjutkan melalui 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah 3T yang ditujukan untuk melayani 4.259 rumah tangga dengan nilai Rp450,2 miliar.
Pemerintah juga membangun tiga lokasi PLTMH untuk melayani 464 rumah tangga dengan nilai Rp50,4 miliar.
Program Listrik Desa juga telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi. Sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu telah menerima manfaat melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Prasetyo menegaskan, pemerintah akan mengawal pembangunan PLTS 100 GWp secara bertahap dan terukur. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan sistem energi nasional yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














