kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45772,75   -7,57   -0.97%
  • EMAS1.024.000 0,10%
  • RD.SAHAM 0.16%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

PPP usul presidential threshold diturunkan menjadi 10%


Minggu, 19 Juli 2020 / 19:41 WIB
PPP usul presidential threshold diturunkan menjadi 10%
ILUSTRASI. Rapat Paripurna. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana mengubah ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold (PT) terus bergulir. Hal ini membuat sejumlah partai politik berbeda pandangan terkait ambang batas tersebut.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, PPP mengusulkan ambang batas PT diturunkan menjadi 10 persen. Ia berharap diturunkannya ambang batas PT menjadi 10 persen dapat meningkatkan kualitas kontestasi Pilpres.

Kemudian, juga dapat memberi ruang hadirnya lebih banyak capres-cawapres sehingga tersedia pilihan yang lebih banyak bagi rakyat untuk memilih. “PPP setuju dengan usulan menurunkan presidential threshold jadi 10 persen,” kata Arsul ketika dikonfirmasi, Minggu (19/7).

Baca Juga: Wacana presidential threshold nol persen, begini kata sejumlah parpol

Arsul menilai, jika ambang batas PT tidak berubah dan hanya kemudian memunculkan dua pasangan calon seperti Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 maka politik identitas akan muncul secara tidak proporsional dan masyarakat akan terbelah di setiap pilpres.

“Ini bukan hal yang bagus kalau terus-terusan terjadi,” kata Arsul yang juga Anggota Komisi III DPR.

Politisi Gerindra Habiburokhman mengatakan, tingginya presidential threshold akan membuat masyarakat terpolarisasi setelah Pilpres karena terbatasnya capres-cawapres dalam Pilpres. Ia menyebut, jangan sampai tingginya presidential threshold menghambat munculnya figur-figur potensial.

"Saya ngga melihat presidential threshold itu memperkuat presidensial faktanya peta politik juga dinamis," ucap dia.

Politisi PKS Nasir Djamil menyebut, presidential threshold nol persen tidak mungkin. Sebab, bagaimanapun presiden dalam menjalankan pemerintahannya membutuhkan dukungan parlemen. Hal ini, kata dia akan berdampak pada geopolitik nasional.

Baca Juga: Berlibur ke Bandung, empat hotel di Jalan Asia Afrika ini bisa dilirik

Meski begitu, Nasir tak menampik bahwa tingginya presidential threshold akan menguntungkan partai-partai besar. Namun demikian, Nasir menilai sikap kritis DPR harusnya tidak berubah karena ambang batas presidential threshold. "Parpol harus punya sifat kenegaraan," ucap dia.

Meski ambang batas presidential threshold nol persen diyakini sulit tercapai, Nasir berharap ambang batas PT berada pada angka yang moderat. "Kami berusaha di angka moderat 10-15 % untuk menghindari polarisasi," kata Nasir Djamil.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×