Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyetujui opsi pertama kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menjelaskan, opsi tersebut merupakan yang paling realistis mengatasi defisit keuangan saat ini.
Opsi pertama itu adalah menyetujui penambahan subsidi energi sebesar Rp 225,4 triliun dengan jumlah kenaikan harga BBM mengikuti keputusan pemerintah. Opsi ini juga mencabut pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yang melarang kenaikan harga eceran BBM bersubsidi.
Suryadharma menyatakan, Indonesia harus realistis karena bukan lagi sebagai negara produsen minyak melainkan negara net importir. Karena itu, dia menganggap sangat realistis apabila pemerintah Indonesia menaikkan harga jual BBM bersubsidi yang notabene-nya banyak dinikmati oleh masyarakat menengah atas.
Selain itu, dia mengatakan harga jual BBM bersubsidi Indonesia juga lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dikawasan Asia, Eropa dan juga Amerika Serikat. "Indonesia mengalami disparitas harga jual BBM yang tinggi dengan harga internasional. Akibatnya subsidi dinikmati oleh masyarakat menengah atas, juga turut dinikmati oleh para penyelundup, para spekulan yang bermain," tutur Suryadharma Ali, Rabu (28/3).
Meski begitu, Suryadharma meminta pemerintah membenahi catatan-catatan mengenai nasionalisasi sektor migas Indonesia. Sebab, dia menilai pembenahan itu akan membantu melepas ketergantungan Indonesia dari pengaruh melambungnya harga minyak dunia. "Banyak memang yang harus dibenahi pemerintah. Pemerintah juga mengakui harus ada pembenahan di sektor migas," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
