kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,43   -4,59   -0.51%
  • EMAS1.308.000 -0,76%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Porsi perbankan dalam rumah murah diperbesar


Minggu, 28 Agustus 2016 / 20:04 WIB
Porsi perbankan dalam rumah murah diperbesar


Reporter: Handoyo | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Pemerintah mendorong perusahaan perbankan semakin besar porsinya dalam mendukung program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saat ini, komposisi perusahaan perbankan dari kegiatan ini masih relatif kecil yakni 10%.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus mengatakan, seiring menurunnya suku bunga bank Indonesia komposisi keterlibatan pemerintah dan swasta dikaji untuk diubah.

Realistisnya, komposisi keterlibatan antara pemerintah dan swasta dalam mendukung kredit pemilikan rumah bersubsidi menggunakan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan ialah 85%:15%.

Kajian itu masih dalam tahap pembahasan dan digodok oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. "Masih kajian, itu masih dibahas dengan semua Bank pelaksana," kata Maurin, belum lama ini.

Opsi ini tentu lebih ringan dibandingkan dengan komposisi idealnya yang mencapai 60%:40%. Maurin menambahkan, bila komposisi diubah secara signifikan mencapai persentase ideal hal tersebut bakal memberatkan pihak perbankan.

Sebelumnya, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono mengatakan, untuk semakin menambah jumlah rumah MBR yang dibangun, maka proporsi keterlibatan antara pemerintah dengan bank harus diubah.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan, pihaknya sangat mendukung keterlibatan bank lebih banyak porsinya dalam program penyediaan rumah murah. "Semakin banyak bank yang ikut, maka jumlah unit yang akan terbangun juga semakin cepat," ujar Eddy.

Mantan Menteri Perumahan Rakyat yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan perumahan murah.

Untuk mengatasi backlog tersebut seharusnya dana yang digulirkan mencapai Rp 100 triliun. Selain itu, jangka waktu yang diberikan untuk mengangsur diperpanjang hingga 30 tahun dari saat ini sebesar 20 tahun.

Agar program penyediaan rumah murah ini dapat segera terealisasikan Suharso bahkan mengusulkan agar Keterlibatan bank lebih besar lagi, komposisinya mencapai 50%:50%. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Practical Business Acumen Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×