Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah masih menggodok skema pemberian subsidi listrik secara langsung berikut datanya. Targetnya, pembicaraan mengenai data akan selesai sebelum pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2016 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Agustus mendatang. Namun, mengenai skema pemberian subsidi masih bisa dibicarakan setelah pembacaan nota keuangan.
Direktur Utama PLN Sofjan Basir mengatakan pihaknya menginginkan subsidi listrik mulai tahun depan pendekatannya kepada orang miskin dan bukan lagi menggunakan pendekatan tarif. "Jadi yang miskin yang dapat subsidi. Bukan yang tarif 900 atau 450 VA," terangnya, Selasa (30/6).
Untuk mendukung itu, PLN membutuhkan data orang miskin yang benar. Data inilah yang harus diperbaiki dan dilakukan peninjauan lebih jauh. Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Jarman menambahkan, pemerintah akan menyepakati soal data lalu skema pemberian subsidi akan diputuskan kemudian.
Adapun dalam kesepakatan pemerintah dengan Komisi VII, anggaran subsidi listrik tahun depan berada dalam rentang Rp 67 triliun-Rp 71 triliun. Jumlah ini naik dari pagu semula dalam RAPBN 2016 yang sebesar Rp 67,04 triliun-Rp 73,31 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
