Reporter: Noverius Laoli, Gloria Fransisca | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menaruh perhatian serius atas pembangunan infrastruktur. Bila partai ini memenangi pemilihan umum (pemilu) April mendatang dan bisa mengusung calon presiden, PKB berjanji akan menganggarkan minimal 30% dari APBN khusus untuk pembangunan infrastruktur.
Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar mengatakan, ada tiga hal menjadi perhatian PKB dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur. Pertama, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Ketiga meningkatkan konektivitas antar wilayah. "Kalau konektivitas bagus, proses transformasi ekonomi bisa berjalan dengan baik," katanya.
Pembangunan infrastruktur, menjadi prioritas utama PKB lantaran ini yang menentukan maju tidaknya sebuah negara. Dengan infrastruktur yang bagus, transformasi ekonomi, khususnya di bidang barang dan jasa akan berjalan maksimal.
PKB yakin bisa melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan bandara, serta rumah pendidikan tanpa kendala yang berarti.
Marwan bilang, masalah pembebasan lahan yang selama ini menjadi hambatan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sejatinya ada jalan keluarnya.
Saat ini, sudah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan. Melalui beleid ini, pemerintah bisa melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
PKB berjanji akan meningkatkan pembangunan jalan tol di Indonesia. Nantinya, PKB akan merealiasasikan pembangunan tol trans Sumatera, trans Jawa, trans Sulawesi, Trans Indonesia Timur dan Trans Papua.
Pada saat yang bersamaan, PKB juga akan menggagas dan merealisasikan pembangunan pelabuhan dan menambah jumlah kapal penumpang atau kapal roro yang menghubungkan antar pulau di Indonesia, khususnya bagian Timur.
Sementara itu, pelabuhan yang ada akan ditingkatkan kualitas dan bangunannya setingkat pelabuhan internasional. Sedangkan untuk transportasi udara yang saat ini dinilai sudah maju akan terus didorong dan peran swasta akan dimaksimalkan agar transportasi udara bisa menjadi transportasi alternatif murah ke berbagai daerah.
Di sisi lain, PKB juga berjanji akan menjadikan kereta api sebagai transportasi massal. PKB berjanji akan menambah jumlah kereta api dan mempercepat pembangunan jalur double track kereta api.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari PKB Anna Muawanah menambahkan, partai nomor urut kedua pemilihan umum (pemilu) 2014 ini juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur sektor pertanian demi meningkatkan produksi sektor pertanian.
Terakhir, infrastrukti di bidang pendidikan. PKB memandang sarana dan prasaran bidang pendidikan saat ini masih sangat memprihatinkan. Padahal, pendidikan mempunyai peran signifikan dalam pembangunan.
Partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini cukup ambisius menawarkan janjinya. Akankah PKB mampu menarik suara besar di pemilu tahun ini. Kita tunggu saja gebrakan PKB menawarkan dan tentunya merealisasikannya.
| Program bertabrakan kepentingan Program infrastruktur yang ditawarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai pengamat kebijakan publik kurang realistis. Sebab program PKB kurang terintegrasi, dikhawatirkan justru merugikan rakyat. Pengamat kebijakan publik Andrinof A Chaniago mengatakan, rangkaian perencanaan perbaikan infrastruktur Indonesia dengan target bujet 30% dari APBN tersebut seperti paradoks alias saling bertabrakan. Terutama jika program ini dihadapkan dengan program pemberdayaan petani. "Jika PKB ingin melindungi petani, jangan bikin jalan tol di Jawa. Lalu mencoba lakukan relokasi industri ke Kalimantan," ujarnya. Jika PKB mengandalkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk menghindari peran calo, hal ini memproyeksikan posisi ketidakberpihakan PKB kepada rakyat. Proyek pembangunan jalan tol sesungguhnya bisa menyuburkan percaloan. Dampak negatif ini semakin disokong faktor ekspose pembangunan jalan tol yang selalu mendapat respon besar dari pihak swasta. Sementara pengamat ekonomi dari Universitas Ma Chung, Dodi Arifianto menilai pembangunan jalan tol trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Sulawesi hingga Trans Papua, yang dijanjikan PKB tidaklah mudah direalisasikan. Sebab pembebasan lahan masih menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur, kendati sudah ada UU agraria yang baru. "Pasti ada perlawanan dari berbagai kalangan, tidak terkecuali dari lawan politik PKB," katanya. Kendati begitu, masalah infrastruktur tetap menjadi perhatian utama para pebisnis di Indonesia. Dan jalan tol bukanlah satu-satunya solusi untuk meningkatkan konektivitas barang dan jasa di Indonesia. Sementara, soal target bujet 30% untuk pembangunan infrastruktur dari APBN, dinilai terlalu mengada-ada. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
