kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Nasdem: Larang alih pemilikan lahan infrastruktur


Rabu, 05 Maret 2014 / 13:55 WIB
Nasdem: Larang alih pemilikan lahan infrastruktur
ILUSTRASI. TAJUK -?Barratut?Taqiyyah (Ita)


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Tri Adi

JAKARTA. Pembangunan infrastruktur jadi salah satu janji politik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Pemilu 2014 ini. Nasdem ingin menjadikan, infrastruktur sebagai urat nadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Salah satu fokus utama Nasdem adalah memecahkan kebuntuan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur, yang dialami oleh pemerintahan sekarang. Caranya dengan membuat undang-undang yang akan melarang perpindahan kepemilikan lahan yang akan digunakan sebagai proyek infrastruktur. "Undang-Undang itu isinya melarang terjadinya perpindahan kepemilikan tanah dalam jangka waktu tertentu," tandas politisi Partai Nasdem Enggartiasto Lukita.

Cara ini diharapkan bisa efektif untuk menekan ulah para spekulan dan calo-calo tanah. Pasalnya, seringkali pembebasan lahan ini mandek lantaran lahan yang akan digunakan untuk proyek infrastruktur lebih dulu diborong oleh para spekulan tanah. Nah mereka yang ingin mengeruk keuntungan karena membeli tanah warga dengan harga murah lalu menjualnya dengan harga berlipat untuk proyek infrastruktur pemerintah.

Agar aturan ini jalan, Nasdem juga merancang aturan tegas yang melarang pejabat daerah mulai dari, Kepala Desa, Lurah, Camat, dan notaris untuk menaati peraturan tersebut. Dengan cara ini Nasdem yakin proses pembebasan lahan bagi proyek infrastruktur bisa berjalan mulus, dan warga bisa menikmati ganti untung lahan untuk proyek tanpa perantara.

Nasdem berjanji akan memprioritaskan proyek infrastruktur jalan dan perhubungan agar bisa terjadi pemerataan pembangunan hingga pelosok tanah air.

Menurut Enggar, dari pengalaman selama ini jika akses menuju ke suatu daerah menjadi terbuka maka perekonomian daerah tersebut akan ikut membaik. Minimal hasil bumi yang dihasilkan oleh penduduk di satu daerah bisa di jual ke tempat lain dengan ongkos transportasi yang murah, sehingga terjangkau konsumen.

Berikutnya untuk pembangunan transportasi, Nasdem ingin meningkatkan pembangunan transportasi massal berbasis kereta api. Nasdem menilai, pembangunan rel kereta api di sejumlah wilayah Indonesia mendesak dilakukan agar bisa meningkatkan mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Bagi Enggar, kereta api jauh lebih efektif, mudah, dan nyaman bagi penumpang ketimbang transportasi darat lainnya. "Indonesia harus membuat sistem kereta api seperti di negara-negara maju, tepat waktu, aman, nyaman dan murah," jelasnya.

Selain fokus di transportasi kereta api, Nasdem juga berjanji akan membangun pelabuhan-pelabuhan dan menambah jumlah kapal pengangkut barang dan penumpang. Sistem ini untuk menghubungkan masyarakat di pulau pulau terpencil. Untuk transportasi udara, saat ini sudah cukup maju dan sudah banyak digarap oleh sektor swasta.

Nah agar program pembangunan infrastruktur terasa bermanfaat bagi masyarakat, Fungsionaris Partai Nasdem Despen Ompusunggu bilang, Nasdem ingin memprioritaskan agar perusahaan dalam negeri mengerjakan proyek-proyek infrastruktur tersebut.

Kini mari kita tunggu apakah Nasdem bisa meraih dukungan agar bisa melaksanakan janji ini.         


Program sekadar mendulang suara

Program pembangunan infrastruktur partai Nasional Demokrat (Nasdem) harusnya memiliki prioritas pada pertumbuhan ekonomi. Nasdem harus menjadikan daerah yang menjadi sentra produksi dan pemasaran sebagai prioritas pembangunan infrastruktur. Sementara pembangunan infrastruktur di pusat-pusat pemukiman tidak menjamin bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Direktur Institut for Economic Development and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, menilai, bila Nasdem serius membangun infrastruktur yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi, yang perlu dibangun adalah konektivitas infrastruktur di wilayah memiliki nilai-nilai ekonomi. "Jadi jalan atau armada yang dibangun harus di daerah-daerah yang menjadi sentra produksi dan pemasaran," ujarnya.

Dengan membangun infrastruktur di pusat-pusat produksi, maka niscaya akan meningkatkan nilai produk milik para petani dan pedagang di wilayah tersebut. Di sisi lain akan mengurangi peran para tengkulak dan dengan demikian disparitas harga di tingkat produsen, petani dengan konsumen tidak terlalu tinggi.

Selain itu Nasdem perlu membangun infrastruktur utama seperti di jalan pantai utara (pantura) Pulau Jawa dengan cara mengurangi bannya antara lain membangun armada luat. Dengan begitu barang-barang tidak semua lewat darat, tapi lebih mudah lewat laut. Hal ini akan lebih efisien dan mengurangi biaya siluman selama di perjalanan.

Sementara, pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan program pembangunan infrastruktur Nasdem jangan hanya menjadi jargon politik saja. Perlu adanya perencanaan yang matang dan perhitungan anggaran yang jelas.

Sebab setiap program itu bisa sukses atau tidak tergantung pada dukungan anggaran. "Menunjukan keseriusan parpol menawarkan program mereka," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×