Reporter: Agus Triyono | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengutamakan impor pangan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri menjadi sorotan bagi partai politik menjelang pemilihan umum 2014. Salah satu kritik yang muncul dari partai politik peserta pemilu dengan nomor urut 12, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Partai yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso ini menilai kebijakan melonggarkan impor pangan jelas merugikan petani lokal. Kondisi ini ironis dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara agraris yang memiliki lahan yang subur dan luas ketimbang negara lain yang menjadi basis impor pangan.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013, Indonesia telah mengimpor 472.000 ton beras. Selain beras, impor besar juga untuk produk kedelai dan jagung, masing- masing 2 juta ton dan 3,2 juta ton.
Untuk memperbaiki kondisi pertanian agar bisa mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, PKPI menawarkan program pertanian pangan. Pertama, PKPI berencana menggalakkan lagi program transmigrasi. Tujuannya, agar terjadi pemerataan pembangunan pertanian yang saat ini masih terpusat di Pulau Jawa. "Ini untuk mengatasi persoalan kian terbatasnya lahan pertanian di Jawa," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKPI Romulus Sihombing.
Dengan program transmigrasi PKPI berharap pembangunan bisa merata sekaligus bisa mengatasi masalah kependudukan yang terjadi di Pulau Jawa. Transmigrasi juga menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran dan menyediakan permukiman penduduk.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat hingga 2013, kontribusi transmigrasi di aspek kewilayahan telah melahirkan 104 kabupaten/kota, 383 kecamatan, 3.055 desa, 696 satuan permukiman. Bahkan pembentukan dua ibu kota provinsi yakni Sulawesi Barat di Mamuju, dan Bulungan di Kalimantan Utara, serta 44 Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang tersebar di luar Jawa. Singkatnya, transmigrasi bisa meningkatkan produktivitas warga di lokasi transmigrasi tersebut.
Kedua, PKPI akan mendongkrak produktivitas lingkungan dengan cara mengadakan program pendampingan dan penyuluhan pertanian. "Jangan lupa penelitian terus berjalan," jelasnya.
Ketiga, menggelontorkan pupuk dan benih unggul bersubsidi. Dua hal ini menjadi yang krusial dihadapi petani menjamin keproduktifan hasil panen di lahan pertanian.
Keempat, menjaga harga pangan tidak fluktuatif. Tujuannya agar petani bisa menikmati hasil produksi pangan yang sesuai. Cara dengan memaksimalkan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) menyerap hasil panen petani lokal. "Membeli hasil pangan lokal dengan harga bagus bagi petani," katanya.
Adapun pengurus PKPI, Rully Sukarta menambahkan program yang tidak kalah penting untuk menggenjot keproduktifan sektor pertanian adalah pembenahan infrastruktur. "Irigasi dan akses jalan sangat penting dan mendesak untuk segera diperbaiki," kata Rully.
Meski bukan partai besar, PKPI berjanji akan memperjuangkan program-program ini jika mendapat dukungan untuk meraih kursi di parlemen ataupun ikut berkuasa.
| Berongkos mahal, hasil belum maksimal Keinginan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk mendorong kembali Indonesia menjadi salah satu negara agraris yang maju patut dihargai. Mereka minimal punya kepedulian yang besar dalam memperbaiki salah satu sektor penting yang di masa lampau pernah menjadi andalan Indonesia. Namun Guru Besar Universitas Negeri Lampung Bustanul Arifin memberi catatan penting terhadap beberapa program pertanian PKPI. Soal keinginan PKPI kembali mengembangkan program transmigrasi jika mereka menjadi partai penguasa. Bustanul menilai program ini bakal sulit untuk dikerjakan. Alasannya, pertama soal biaya yang dibutuhkan untuk program ini tidak murah. Maklum pemerintah harus menyediakan lahan, membangun infrastruktur dan pemukiman. Kalau pun alokasi dananya tersedia, Bustanul meragukan bakal tepat sasaran. "Program transmigrasi yang dilakukan harus terintegrasi dengan daerah pertanian supaya tidak sia- sia," katanya. Ketimbang menjalankan program transmigrasi, Bustanul menyarankan agar PKPI menempuh cara penyuluhan pertanian. Cara itu dipandang lebih efektif. "Metode penyuluhan petani belakangan ini malah dilupakan oleh pemerintah," jelasnya. Selain itu, Bustanul merekomendasikan agar mekanisme pemberian subsidi pupuk yang selama ini untuk kalangan industri diubah. Subsidi pupuk sebaiknya langsung kepada petani. "Supaya petani bisa menikmati hasilnya secara langsung," jelasnya. Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Revrisond Baswir menambahkan, program pertanian lain yang harus dijalankan semua partai, termasuk PKPI adalah dengan memberdayakan petani. Caranya mengaktifkan kelembagaan koperasi sebagai wadah perjuangan petani. "Ini penting agar petani tidak menjadi penerima kebijakan," papar Revrisond. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
