Reporter: Noverius Laoli | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Bahkan di Asia Tenggara saja, kualitas pendidikan di Tanah Air masih berada di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand.
Melihat kondisi itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menawarkan konsep pendidikan yang ideal bila nantinya menjadi pemenang dalam perhelatan pemilihan umum tahun ini atau setidaknya ikut dalam pemerintahan yang akan datang.
Menurut Ketua Fraksi PKB Marwan Djafar, salah satu solusi yang mereka tawarkan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional adalah dengan meningkatkan anggaran untuk riset atau penelitian di perguruan tinggi. Pasalnya dengan meningkatkan anggaran riset tersebut, kualitas pendidikan di Tanah Air bisa meningkat dan lebih bermutu.
Dalam pandangan PKB, sejauh ini peran riset dan pengembangan kurang mendapatkan perhatian. Alhasil, nasib para peneliti masih terabaikan. "Supaya tetap bersemangat, anggaran untuk riset di perguruan tinggi harus ditingkatkan, dan insentif untuk peneliti, termasuk gaji guru, dan dosen juga harus dinaikkan," ujar Marwan.
Sejauh ini anggaran untuk riset di Indonesia hanya 0,08% dari produk domestik bruto (PDB). Anggaran tersebut memang jauh lebih bila dibandingkan dengan anggaran riset di negara-negara lain seperti Israel sebesar 4,28%, Finlandia 3,96%, Swedia 3,62%, Korea Selatan 3,36%, Jepang 3,02%, Amerika Serikat 2,79%, Singapura 2,72% dan China 1,7%.
Padahal, menurut Marwan, anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebenarnya cukup besar untuk disisihkan bagi penelitian. Tapi, selama ini pengelolaan anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi itu tidak bisa dijalankan dengan baik.
Bahkan untuk infrastruktur sekolah saja masih kedodoran. PKB mencatat saat ini ada banyak sekolah di seluruh Indonesia yang sudah roboh dan belum dibangun kembali.
Jika memenangi pemilu atau ikut dalam pemerintahan yang akan datang, PKB bakal memperjuangkan agar pengelolaan anggaran pendidikan yang sangat besar itu betul-betul tepat sasaran. Menurut Marwan, anggaran riset harus ditingkatkan setidaknya bisa mencapai 1% dari PDB. Kemudian gaji guru dan dosen harus juga dinaikkan agar mereka bisa fokus dalam pekerjaan mereka.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari PKB, Anna Muawanah, menambahkan bahwa anggaran riset memang harus ditingkatkan agar kualitas pendidikan bisa ditingkatkan. Ia menyarankan supaya anggaran riset di kampus sebaiknya diambil dari anggaran pendidikan yang sudah mencapai 20% dari APBN itu.
Jadi dari nilai anggaran 20% itu, minimal 7,5%-nya digunakan untuk riset, 5% untuk pembangunan infrastruktur dan 10% untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guru dan dosen. Adapun sisanya bisa digunakan untuk kebutuhan lain. "Jadi anggaran itu harus digunakan secara efisien," ujarnya.
Partai PKB ini tampaknya paham betul ujung pakal masalahnya pada pengelolaan anggaran pendidikan yang jumbo. Nah, tinggal tunggu saja realisasi janji itu.
| Jangan sampai jadi bualan politik semata Menjelang pemilihan umum, sah-sah saja bila setiap partai politik, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki program yang bagus dan idealtentang pendidikan. Namun, bila program tersebut tidak disertai dengan perhitungan anggaran atau tidak berbasis anggaran, maka program tersebut mirip dengan jualan kecap atau lipstik saja. Pengamat Politik Dari Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan, jika program pendidikan yang disampaikan PKB itu tidak akan bisa dijalankan bila tidak didasarkan perhitungan anggaran yang jelas dan akurat. Program PKB harusnya bisa berbasis anggaran dan memiliki konsep yang jelas. "Bisa disertai perencanaan anggaran dan membuat konsep per tahun dan bahkan kalau bisa membuat konsep per lima tahun," katanya. Bila PKB memiliki program pendidikan yang berbasiskan anggaran dan disertai konsep per tahun atau lima tahun, maka program pendidikan PKB akan lebih kuat dan membedakannya dengan konsep atau program pendidikan partai-partai yang lain. "Jadi saya harap PKB bisa secara rasional memberikan pendidikan politik dengan cara menekankan program bersifat teknis," ujarnya. Namun, bila program PKB tidak berbasis anggaran dan konsep yang jelas yang disertai data dan perhitungan, maka Yunarto menilai program itu tidak lebih dari bualan politik semata menjelang pemilu. Sebab setiap program harus disertai dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jelas. Sementara itu, pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit harusnya program pendidikan PKB itu tidak disusun sendiri tapi disusun bersama-sama dengan partai politik lain. Pasalnya, Arbi yakin PKB tidak akan memenangi pemilihan umum tahun 2014 ini. Karena itu, program pendidikan mereka itu sudah pasti hanya tinggal wacana semata. "Penting bagi PKB berkoalisi dengan partai lainnya bikin program," katanya. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
