Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Partai dengan nomor urut kesepuluh peserta pemilihan umum (pemilu) 2014 janji mendorong adanya perbaikan pelaksanaan BadanPenyelenggara Jaminan Sosial(BPJS). Tak ayal, partai dengan lambangberbentuk persegi panjang inimenjanjikan akan melaksanakan BPJS dengan lebih matang.
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyambut baik program BPJS yang mulai jalan 1 Januari 2014 ini. Program ini terlahir sebagai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sehinggaBPJS layak untuk didukung.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Hanura Djamal Aziz mengatakan, pelaksanaan program ini belum matang. Pelaksanaan yang belum masak ini karena persiapan pemerintah yang memang masih minim.
Misalnya penetapan angka penerima bantuan iuran (PBI) BPJS untuk orang miskin yang mencakup 86,4 juta jiwa penduduk Indonesia ini dinilai perlu ditinjau ulang. Keakuratan data ini perlu diverifi kasi dan ditinjau kebenarannya. Hanura akan meminta semua kecamatan ataupun desa untuk lakukan pendataan kembali. "Apalagi Jamkesmas sebelumnya menanggung 96,4 juta masyarakat miskin," katanya.
Sosialisasi BPJS pun dinilai kurang oleh partai yang berdiri pada 2006 ini. Maka dari itu, Hanura akan menyerukan kepada semua anggota dewan untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan. Dalam sosialisasi ini, seharusnya paling tidak asuransi kesehatan (askes) bisa bekerja sama dengan Komisi IX DPR. Askes bisa melakukan pendataan dengan turun lapangan secara langsung.
Program jaminan sosial lainnya yang akan diusung partai berlambang anak panah ini di hajatan politik 2014 yakni peningkatan anggaran kesehatan. Sekarang ini porsi anggaran kesehatan dari belanja pemerintah hanya berkisar 2,1%.
Padahal, amanat Undang Undang, alokasi anggaran kesehatan harus 5% dan ini harus dipenuhi. Saat ini pagu kesehatan hanya Rp 15 triliun. "Paling tidak Rp 30 triliun untuk kesehatan," tandas Ketua Fraksi Hanura DPR RI Syarifudin Suding.
Hanura menilai anggaran Rp 15 triliun ini belum memadai untuk memberikan pelayanan layak kepada masyarakat Indonesia. Karena itu, Hanura akan memperjuangkan peningkatan anggaran kesehatan karena kesehatan adalah salah satu kebutuhan mendasar.
Dus, infrastruktur kesehatan berupa puskesmas, tenaga medis dengan alat-alat kesehatan yang lengkap pun akan diusung Hanura. Setiap kecamatan nantinya akan ada puskesmas sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kota untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. "Dokter juga masuk desa," katanya.
Untuk semakin memudahkan akses kesehatan kepada masyarakat miskin. Hanura punya gagasan supaya ke depan jaminan pelayanan kesehatan berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Supaya masyarakat miskin mempunyai akses lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Tak perlu ada kartu tersendiri mendapatkan jaminan kesehatan seperti di era BPJS. Tinggal tunggu saja keseriusan Hanura, ini jargon politik semata atau bukan.
| Perlu memperbaiki basis data penerima Akurasi data memang menjadi masalah utama di Indonesia. Psikolog Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk berpendapat, siapa pun partai yang mengusung ingin meninjau data termasuk dari Partai Hanura adalah sesuatu keinginan yang lumrah. Menurut Hamdi, data cakupan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bahwa penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 86,4 juta jiwa memang patut dipertanyakan. Selama persoalan data di Indonesia tidak diperbaiki mekanismenya, maka segala kebijakan apapun yang menggunakan data akan berujung pada permasalahan. Demikian juga jika Hanura ingin menggunakan kartu penduduk sebagai basis layanan kesehatan. Sebab saat ini e-KTP juga bermasalah. Setiap institusinya di Indonesia mempunyai acuan data yang berbeda. Misalnya,imigrasi mempunyai data sendiri, kepolisian mempunyai data sendiri, dan semuanya berbeda. "Seharusnya Indonesia punya single identity number," ujarnya. Selain data yang tidak akurat,pemerintah juga lemah dalam hal sosialisasi. Sosialisasi pemerintah ini harusnya bisa dilakukan hingga level di pemerintahan daerah bahkan hingga level terendah seperti kelurahan. Sementara itu, pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menilai langkah Hanura yang hendak menaikan anggaran kesehatan adalah program yang bagus. Selama ini, total anggaran sosial yang di dalamnya terdapat anggaran kesehatan berkisar Rp 70 triliun atau sekitar 1% dari PDB. Alokasi ini sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara lain. Tapi yang menjadi persoalan bagaimana cara Hanura meningkatkan anggaran kesehatan ini. Ia memandang perlu ada reformasi anggaranyang fundamental. Sebab sudah ada alokasi anggaran tetap bagi kesehatan setiap tahun yang tertuang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini jadi pekerjaan rumah Hanura. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
