PKB: fokus pengawasan dan sosialisasi BPJS

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Cipta Wahyana

JAKARTA. Giliran PKB sebagai partai peserta pemilihan umum (pemilu) 2014 dengan nomor urut kedua berkesempatan memaparkan janjinya atas pelaksanaan program jaminan sosial. Secara umum, nyaris tak ada hal baru yang ditawarkan oleh PKB terhadap pelaksanaan program jaminan sosial, selain masih sebatas hal-hal bersifat normatif serta janji untuk mengawal pelaksanaan program ini.

Dengan kata lain, PKB hanya menjanjikan akan mendukung pelaksanaan program jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan terhitung 1 Januari dan BPJS Ketenagakerjaan pada 15 Juli mendatang. Plus, partai ini mengklaim akan mengevaluasi pelaksanaannya serta siap mengusulkan perbaikan supaya sistem ini bisa tepat sasaran.

Menurut Ketua Fraksi PKB Marwan Djafar, BPJS Kesehatan yang dikehendaki partainya adalah pertama, penerapan BPJS tidak diskriminatif. Semua golongan masyarakat berhak mendapatkan asuransi kesehatan dan perlindungan. Walau demikian, golongan menengah ke bawah yang tergolong miskin atau kurang mampu harus mendapat prioritas program jaminan sosial ini. "Harus betul-betul bisa dipenuhi, sehingga tidak terjadi diskriminasi," tandasnya.

Ada beberapa hal yang dilihat PKB mengenai pelaksanaan BPJS ini. Mulai dari persiapannya harus matang, termasuk pendataan jumlah masyarakat dan golongan ekonomi masyarakat yang berhak menerima program ini. PKB juga mengusulkan ada pengelompokan kategori penerimanya untuk membedakan kelompok masyarakat yang kurang mampu dan yang mampu. Nah mereka yang kurang mampu ini harus menjadi prioritas

Kedua, PKB juga menginginkan agar penerapan BPJS ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah. Penerapan secara bertahap itu harus dilakukan secara konsisten dan serius. Dengan demikian, masyarakat yang belum mendapatkan hak-hak perlindungan dari pemerintah akan mendapatkannya dan pemerintah juga tidak kesulitan dalam pendanaan karena disesuaikan dengan kemampuan pemerintah.

Saat ini pemerintah hanya bisa menanggung sekitar 86 juta warga yang masuk dalam program BPJS ini. Padahal dalam data Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) jumlah warga yang ditanggung jauh lebih besar yakni 96,4 juta. Nah agar hal itu bisa dipenuhi, pemerintah harus konsisten meningkatkan jumlah warga yang dilindungi secara konsisten dan berkesinambungan.
Ketiga, penerapan program BPJS ini harus dibarengi dengan evaluasi secara bertahap. Evaluasi itu bisa dilakukan sekali dalam enam bulan dan sekali satu tahun. Evaluasi ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program BPJS tersebut. Selain itu, sebagai program baru, BPJS tentu mengalami kekurangan di sana sini ketika sudah di lapangan. Nah itulah pentingnya dilakukan evaluasi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Dan, PKB menjanjikan bakal mendorong proses evaluasi atas pelaksanaan PKB.

Lepas dari itu, PKB juga menyoroti soal sosialisasi program BPJS saat ini. "Saya sekarang berada di daerah, dan menemukan banyak masyarakat yang tidak paham program BPJS karena kurangnya sosialisasi," kata politisi PKB, Anna Muawanah. Anna menilai, seharusnya program BPJS itu harus disosialisasikan lewat rumah-rumah pendidikan dan tempat-tempat lainnya agar mudah dipahami masyarakat. "Program sosialisasi itu sebaiknya menggunakan target tiga bulan," jelasnya. Begitulah, pandangan dan janji PKB terkait pelaksanaan BPJS. Kita tunggu saja realisasinya.

Sulit pastikan tak ada diskriminasi

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah menilai bahwa program BPJS saat ini memang terkesan belum siap dan pergerakannya masih cukup lamban. Kelemahan memang masih ditemukan dalam program BPJS tersebut. Namun program ini harus tetap dijalankan secara bertahap sampai semua sasaran terpenuhi.

Keinginan PKB bahwa harus ada evaluasi secara bertahap atas implementasi BPJS memang diperlukan. "Program ini mengandung kelemahan dimana-mana, jadi harus ada pengawasan yang supaya kelemahan itu bisa diatasi," ujarnya.. Namun, terhadap program PKB bahwa dalam BPJS tidak ada diskriminasi tampaknya memang sulit direalisasikan.

Bagaimana pun, jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak, harus disertai pendataan yang akurat dan tepat sasaran. Nah, agar tidak terjadi diskriminasi, perlu kerja keras dari pemerintah untuk mendata seluruh masyarakat. Maka program itu sesuatu yang tidak mudah dijalankan pada tahap awal.

Secara umum, Iberamsjah menilai apa yang dikatakan PKB bisa dijalankan asalkan disertai dengan keseriusan dan kerja keras. Sebab program asuransi kepada masyarakat ini membutuhkan data-data yang akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin cerdas. Mereka ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Karena itu, masyarakat tidak mudah dibohongi bila program BPJS ini dipelesetkan untuk kepentingan politik rezim yang berkuasa. Menurut pengamat Politik UI Arbi Sanit, kritik PKB terhadap BPJS memang konstruktif namun tampaknya terlalu idealis. Menurutnya, setiap program apa pun itu, bila masih baru dijalankan, pastilah tidak sempurna dan mengandung banyak kekurangan di sana-sini. "Nah, tugas anggota DPR itu membantu pemerintah dalam menyempurnakan program itu," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lanjutkan membaca