Reporter: Yudho Winarto, Noverius Laoli, Wuwun Nafsiah | Editor: Cipta Wahyana
JAKARTA. Sebagai peserta pemilu dengan nomor urut pertama, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menilai pelaksanaan jaminan sosial bidang kesehatan harus dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Fungsionaris DPP Partai Nasdem Despen Ompusunggu menilai, seharusnya pemerintah yang berkuasa sekarang telah melaksanakan program ini sejak awal berkuasa 2004-2005.
Nasdem menjanjikan, jika menjadi pemenang pemilu nanti, mereka akan melakukan penghitungan ulang semua warga yang seharusnya layak mendapatkan bantuan iuran atawa PBI. Seperti kita tahu, saat ini pemerintah memberikan subsidi PBI kepada 86,4 juta penduduk. Angka ini meragukan bagi Nasdem. Sebab, berdasarkan data penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) terdapat 96 juta orang yang layak mendapatkan subsidi bidang kesehatan ini. "Seluruh masyarakat miskin tidak perlu dikenai beban membayar premi," kata Sekretaris Jenderal Nasdem Patrice Rio Capella.
Langkah kedua yang akan mereka ayunkan adalah menambah porsi anggaran kesehatan menjadi minimal sebesar 5% dari total belanja negara. Seperti kita tahu, saat ini nilai anggaran belanja bagi Kementerian Kesehatan hanya Rp 46,5 triliun, setara 3,7% dari total belanja yang mencapai Rp 1.249 triliun. Dana anggaran belanja kesehatan yang lebih besar tersebut, menurut Nasdem, bisa digunakan membangun infrastruktur kesehatan, baik berupa Puskesmas maupun rumah sakit atau balai pengobatan masyarakat yang lain.
Selain itu, Nasdem juga memandang perlunya standar layanan kesehatan. Sebab layanan rawat inap rumah sakit kelas III yang ada di DKI Jakarta tentu berbeda jauh dengan kelas III di Papua. Jumlah tenaga kerja medis seperti dokter dan perawat kesehatan, menurut Nasdem, harus ditambah agar bisa menjangkau dan meningkatkan layanan kesehatan hingga pelosok tanah air. Selanjutnya proses sosialisasi program layanan kesehatan kepada masyarakat ini akan dilakukan lebih gencar hingga pelosok tanah air. "Sebab selama ini sosialisasi program kesehatan ini dirasa masih minim. Banyak masyarakat di pedesaan, bahkan perkotaan, yang tidak mendapatkan informasi lengkap perihal ini. "Jadi, seharusnya proses sosialisasi ini dilakukan jauh-jauh hari dan tidak sekedar berbicara di TV dan di koran, tapi secara keseluruhan harus dikomunikasikan secara terintegrasi," kata Politisi Nadem Enggartiasto Lukita.
Nasdem mencoba memberi solusi yang adil soal pembayaran premi jaminan kesehatan, dengan pemberlakukan subsidi silang peserta jaminan sosial kesehatan. Pekerja berpenghasilan lebih tinggi membayar premi jauh lebih besar. "Tidak seperti sekarang, dipukul rata," kata Rio.
Janji sudah dinyatakan, namun hingga kini Nasdem sendiri belum menghitung lebih terperinci jumlah penduduk yang harus dijamin oleh negara dalam program jaminan kesehatan ini. Belum ada pula perincian layanan kesehatan yang akan dibangun, maupun tambahan tenaga medis yang diperlukan. Nasdem juga belum menghitung nilai iuran yang layak bagi pekerja sesuai dengan golongan penghasilan mereka.
Perlu Studi Lengkap Menetapkan Program
Pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai usulan dan pandangan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk menghapuskan iuran dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan khususnya untuk orang miskin merupakan hal yang baik. Meski demikian, tentunya harus melewati studi yang lengkap terlebih dahulu. Arbi melihat penerapan kebijakan jaminan sosial kesehatan tidak mudah. Ia menilai penerapan program yang baik butuh waktu dan tidak perlu terlalu idealis. Artinya, pelaksanaan program jaminan sosial ini butuh waktu dan bisa dilakukan secara bertahap, hingga sampai pada titik bisa melayani seluruh masyarakat. "Sejauh ini program BPJS pemerintah sudah bagus," katanya.
Arbi justru menyarankan Nasdem untuk ikut mendukung program ini, bukan sebaliknya malah mencari-cari kesalahan. Dalam pandangan Arbi, sejauh ini belum ada program yang jelas dari Nasdem. "Masih mengawang-awang dan tidak berdasarkan realitas yang ada di lapangan," jelasnya. Menurut dia, satu hal paling penting yang penting dari semua program adalah benar-benar bertujuan melayani rakyat. "Harus ada penelitian yang disesuaikan kondisi lapangan," ujarnya. Hendri Saparini juga menanggapi kritis janji Nasdem.
Dia melihat perlu ada kajian mengenai pengelompokan masyarakat mampu atau tidak mampu. "Mana yang mampu dan tidak, bagaimana mengukurnya?" ujarnya. Hendri menambahkan, antara beban iuran jaminan dengan infrastruktur itu adalah dua hal yang berbeda. Infrastruktur harus tetap dibangun, tugas pemerintan sekarang, atau Partai untuk memikirkan dari sekarang. Artinya, untuk membuat sistem yang baru, harus ada masa transisi. Jangan sampai penerapan sistem menemui keruwetan. Untuk itu harus dipikirkan lebih detail dan mendalam atas program yang ditawarkan nantinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
