Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak digelar Rabu (27/11). Ekonom mewanti-wanti kepala daerah terpilih harus memastikan kebijakan yang dikeluarkannya disusun dengan proses teknokratis dan perencanaan yang benar sehingga tidak dalagi pemborosan anggaran.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, kepala daerah terpilih harus memastikan kebijakan yang akan dikeluarkan disusun dengan proses teknokratis dan perencanaan yang benar. Saat ini, banyak pemda kurang memberikan pada aspek ini, sehingga banyak program yang tidak menjawab permasalahan.
"Sehingga justru hanya merupakan pemborosan anggaran," ungkap Wijayanto kepada Kontan, Rabu (27/11).
Baca Juga: Jawa Barat Jadi Daerah Paling Jumbo Buat Program Makan Bergizi Gratis
Selain itu, kepala daerah terpilih juga harus menomorsatukan kepentingan publik, bukan egonya. Program bagus yang dimulai para pendahulunya harus dilanjutkan, yang kurang bagus diperbaiki, dan yang merugikan harus diakhiri.
Menurut Wijayanto keengganan untuk melanjutkan karya pendahulu dan selalu ingin memulai dengan ide baru ini membuat daerah berjalan di tempat.
Pemimpin terpilih harus mau mendengar dari rakyat dan dunia usaha, karena merekalah konsumen kebijakan dan hasil pembangunan. Melibatkan masyarakat dalam menyusun kebijakan, akan selalu menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan tantangan di lapangan.
"Kepala daerah juga harus tidak malu belajar dari daerah lain yang dianggap berhasil. Bahkan, Kerjasama antar daerah perlu dikedepankan," ujarnya.
Menurut Wijayanto, dengan cara tersebut berbagai sumberdaya dan pengalaman akan menjadi kebiasaan yang membuat program lebih efisien. Kolaborasi antar daerah ini masih merupakan sesuatu yang sangat langka di Indonesia.
Baca Juga: Besok (27/11) Pilkada Serentak Di 545 Daerah, Pemerintah Pastikan Libur Nasional
Wijayanto menambahkan kepala daerah terpilih harus menghentikan budaya nepotisme dan korupsi dalam diri dan lingkungan yang dipimpin. Dua hal inilah yang sesungguhnya membuat daerah gagal mewujudkan potensinya.
"Punya segalanya, jika korupsi merajalela, tetap saja pembangunan tidak akan menghasilkan kesejahteraan bagi rakyatnya, hanya bagi segelintir orang saja," ucapnya.
Selanjutnya: Harga Pangan Banten: Bawang Merah, Beras dan Garam Naik, Rabu (27/11)
Menarik Dibaca: Hujan Petir Landa Daerah Ini, Berikut Prakiraan Cuaca Besok (28/11) di Jawa Barat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
