Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan baterai asal Inggris, Britishvolt siap berinvestasi dan masuk dalam ekosistem electric vehicle (EV) di Indonesia.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, investasi Britishvolt saat ini tengah masuk dalam tahap finalisasi.
"Britishvolt dari Inggris akan masuk ekosistem EV baterai, untuk lokasi (pembangunan pabrik) InsyaAllah hampir clear,” ujar Bahlil dalam konferensi pers usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (11/1).
Meski begitu, Bahlil belum mau menyebut berapa jumlah investasi yang akan dikucurkan Britishvolt.
Baca Juga: Perusahaan Bus Listrik Grup Bakrie Akan IPO di Akhir Tahun 2022
Bahlil menegaskan, investasi ekosistem electric vehicle yang saat ini tengah dibangun pemerintah, terbuka untuk semua negara. Artinya, tidak ada prioritas negara tertentu untuk berinvestasi dalam ekosistem EV di Indonesia.
Bahlil mencontohkan, perusahaan LG asal Korea Selatan sudah masuk dengan nilai investasi US$ 8,9 miliar. Lalu, investasi CATL dari Tiongkok sekitar US$5,2 miliar. "Ada Britishvolt juga dari Inggris,” ungkap Bahlil.
Lebih lanjut Bahlil mengatakan, akan ada investor baru dari Jepang dan Amerika Serikat yang berminat untuk berinvestasi pada ekosistem EV di Indonesia. Namun Bahlil belum mau menyebut nama perusahaannya karena belum ada kesepakatan yang sah.
“Prosesnya sudah 80 persen,” ungkap Bahlil.
Baca Juga: Menilik Upaya Pemerintah Gandeng Tesla Guna Mendorong Ekosistem Kendaraan Listrik
Lebih lanjut Bahlil menjelaskan, target investasi tahun ini mencapai Rp 1.400 triliun. Dia mengatakan, Kementerian Investasi akan terus berupaya melakukan pembenahan terhadap berbagai macam hambatan yang ada.
Kementerian Investasi terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kemenko Perekonomian untuk mengatasi hambatan investasi.
Bahlil menyatakan, hampir tidak ada kendala OSS atau online single submission untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) menengah kecil.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Mekanisme Transisi Energi Harus Didesain dengan Adil dan Terjangkau
Menurutnya, hambatan terjadi pada NIB pada skala besar terkait dengan perizinan rencana detail tata ruang (RDTR) di daerah-daerah yang belum mempunyai Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau RKKPR.
“Ini yang kami akan lakukan dalam kurun waktu 3 – 4 bulan agar kemudian proses pengurusan izin lokasinya bisa segera kami lakukan, termasuk AMDAL [Analisi Mengenai Dampak Lingkungan],” pungkas Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
