Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Rencana Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memecah dan menggabungkan kementerian tampaknya tidak berjalan mulus. DPR meminta presiden mempertimbangkan berbagai aspek seperti masalah anggaran, sosial dan politik.
Ketua DPR Setya Novanto meminta agar Jokowi mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan money function dan action follow policy dalam memecah kementerian.
"Kami mohon dipertimbangkan yang berimplikasi terhadap masalah anggaran, sosial dan politik. Tentu kami sesegera mungkin persoalan diselesaikan dengan baik," ujar Setya dalam konferensi pers dengan Presiden di Istana Merdeka, Minggu (26/10).
Setya mengatakan DPR mendukun agar Presiden secepatnya melantik para menterinya. Dan kemudian DPR juga akan menyesuaikan diri dalam membentuk komisi-komisi di Senayan untuk kepentingam check and balances. Politisi Golkar ini mengatakan tetap menghargai hak prerogatif presiden dalam menyusun kementeriannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
