kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.806.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.564   1,00   0,01%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terhambat Jika Alokasi Efisiensi Anggaran Tak Tepat Sasaran


Sabtu, 22 Februari 2025 / 06:52 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terhambat Jika Alokasi Efisiensi Anggaran Tak Tepat Sasaran
ILUSTRASI. Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pengarahan dalam upacara pelantikan kepala daerah terpilih di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dalam upacara tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/rwa.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. 

Kebijakan ini berdampak pada pemangkasan anggaran di 73 kementerian dan lembaga (K/L), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mengalami pemangkasan hingga Rp 1,3 triliun.

Efisiensi ini juga menyasar kementerian dengan anggaran besar. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengalami pemangkasan Rp 26,9 triliun, menyisakan pagu anggaran Rp 139,3 triliun. 

Baca Juga: Baru Dilantik, Kepala Daerah Hadapi Tantangan Efisiensi Anggaran

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat pemotongan terbesar, yaitu Rp 81,38 triliun, sehingga anggarannya tersisa Rp 29,57 triliun. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengalami pemangkasan Rp 19,6 triliun dari total pagu Rp 105,7 triliun.

Namun, kebijakan efisiensi ini menimbulkan dampak ekonomi yang perlu diantisipasi. Wakil Direktur LPEM FEB UI Jahen Fachrul Rezki menyoroti potensi misalokasi sumber daya akibat realokasi anggaran. 

Ia menyebutkan bahwa pengalihan dana ke program tertentu, seperti makan bergizi gratis (MBG), dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat ekonomi. 

"Ada anak yang bisa makan di sekolah, tetapi orang tuanya kehilangan pekerjaan. Ini yang perlu diperhatikan," ujarnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi: Efisiensi Itu Mengalihkan Anggaran Belanja Tak Penting Menjadi Penting

Dari perspektif makroekonomi, Senior Economist World Bank Indira Maulani Hapsari menekankan bahwa efisiensi anggaran harus selaras dengan peningkatan kapasitas suplai. 

Jika peningkatan aggregate demand tidak diimbangi dengan produksi yang memadai, ada risiko overheating ekonomi yang dapat menyebabkan inflasi tinggi. 

Ia menegaskan bahwa fokus kebijakan sebaiknya tidak hanya pada pertumbuhan aktual, tetapi juga pada peningkatan pertumbuhan potensial agar ekonomi tumbuh secara berkelanjutan.

Baca Juga: Melihat Dampak Efisiensi Anggaran Rp 750 Triliun untuk MBG dan Danantara

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga keseimbangan antara pengeluaran publik serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU

[X]
×