Reporter: Petrus Dabu | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Restrukturisasi utang PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) ke Pertamina, PPA, dan BP Migas berjalan alot. Semula, berdasarkan term sheet dijadwalkan pembayaran pada 26 Juli 2011. Tapi, kemudian molor hingga 15 Agustus, yang akhirnya diundur lagi ke 26 Agustus.
Vice President Coorporate Comunication Pertamina M. Harun mengatakan, restrukturisasi belum tuntas karena masih ada perbedaan skema penyelesaian utang antara TPPI dengan para pihak yaitu Pertamina, BP Migas, dan PT PPA. "Makanya perlu waktu tambahan untuk finalisasi MRA (master restructuration agreement)," ujarnya, akhir pekan lalu.
Kata Harun, dengan Pertamina, perbedeaan itu diantaranya soal harga LPG dan Mogas. Ada perbedaaan angka dari yang Pertamina minta dengan yang diminta TPPI," tuturnya. "Harga pasar sekarang untuk LPG di kita sekitar minus 40, CP aramko minus 40. Sementara TPPI meminta CP aramko plus 140," jelasnya. Demikian juga dengan harga Mogas, di mana Pertamina meminta agar sesuai harga di pasaran.
Lanjutnya, akibat perbedaan ini, para pihak ini meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai penengah untuk mereview harga tersebut. "Kami tidak mungkin membeli dengan harga yang demikian mahal. Artinya perlu penengah sehingga BPKP kami minta untuk mereview berdasarkan data-data kami. Sehingga ada angka yang fair," tuturnya.
Meski belum ada titik temu, menurut Harun, Pertamina tetap menghargai itikad baik TPPI untuk melunaskan utang yang jumlahnya pada Juli 2011 sebesar US$ 375 juta.
Terkait wacana agar Pertamina mengakuisisi kilang milik TPPI, Harun menegaskan, Pertamina tidak berminat untuk hal itu. "Kami tidak dalam posisi itu (akuisisi). Konsern kita adalah utang kita dibayar," tegasnya.
Harun beralasan, konsentrasi Pertamina ke depan adalah lebih agresif untuk berinvestasi di sektor hulu (up stream). Pasalnya, margin dari kilang masih lebih rendah dari margin bisnis hulu. Tetapi, meski demikian, dia menyebut, jika ada opsi akuisisi kilang milik TPPI, keputusan tersebut tergantung pada pemerintah.
“Kalau nanti pemerintah mau take over itu kemudian operasinya diserahkan ke Pertamina tidak ada masalah. Tapi itu inisiatifnya dari pemerintah jangan kami karena proporsi terbesar sahamnya (TPPI) kan di pemerintah," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
