Persaingan Negara Saat Ini Bukan Soal Ideologi dan Militer, Tapi Pasar

Kamis, 25 September 2025 / 12:16 WIB

ILUSTRASI. Russia's Yars intercontinental ballistic missile system unit moves along a road on the day of a rehearsal for a military parade, which marks the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Moscow, Russia, May 7, 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tidak hanya dalam bentuk agresi militer. Yang mengkhawatirkan adalah perang narasi dan hukum atau narrative and legal warfare (NLW).

Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto mengingatkan, di bidang kesejahteraan dan ekonomi, NLW menargetkan komoditas strategis yang dilindungi dalam UU Perkebunan, seperti kelapa sakit dan tembakau, selain juga produk-produk pertambangan.

"Padahal komoditas-komoditas tersebut menopang pendapatan negara dan penting bagi penyediaan lapangan kerja. Di bidang politik negara, yang kerap diserang adalah institusi yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan negara,” kata Donny, dalam rilis ke Kontan.co.id, Rabu (24/9).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menegaskan, isu-isu seputar komoditas strategis nasional kerap menjadi bagian dari kontestasi global. Persaingan antarnegara saat ini bukan lagi soal ideologi, tapi pasar.

Serangan NLW terhadap ketahanan ekonomi negara menargetkan komoditas strategis, seperti kelapa sawit dan tembakau, merupakan bentuk neokonalisme atau penjajahan baru. Padahal komoditas-komoditas tersebut berkontribusi signifikan bagi pemasukan negara dan penyerapan tenaga kerja.

Karena pasar berkorelasi dengan lapangan kerja dan lapangan kerja berkorelasi dengan kesejahteraan. Kesejahteraan itulah yang mendorong negara berkembang pesat,” ujar Hikmahanto.

Menurut mantan Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji, dalam menghadapi NLW tidak bisa hanya mengandalkan perhitungan ekonomis. “Perlu ada fondasi kuat dari jati diri bangsa yang tercermin di dalam nilai Pancasila,” ucap Budi.

Untuk menangkal dampak negatif NLW, Donny mengingatkan konsep defence intellectual management (DIM) dari Menteri Pertahanan, Sjarie Sjamdoeddin. Ini adalah pelibatan intelektual Indonesia yang sadar akan pentingnya kedaulatan negara.

“Kita membutuhkan kemampuan DIM agar tercipta kapasitas adaptif yang mampu merespons berbagai tantangan nirmiliter yang semakin canggih,” ujar Donny.