Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah menominasikan nama Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Wajiyo untuk menjadi gubernur bank sentral tersebut. Agus Martowadojo yang kini masih menjalankan tugasnya sebagai Gubernur BI, akan mengakhiri masa jabatannya pada Mei mendatang.
Menjadi calon tunggal gubernur BI, Perry Warjiyo harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.
Anggota Komisi XI, DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, meski nama calon Gubernur BI telah masuk ke pimpinan DPR, namun Komisi XI masih akan menunggu nama itu dibacakan pada sidang paripurna ke IV tahun 2017-2018, yaitu pada awal Maret.
Dia bilang, fit and proper test baru bisa dilakukan setelah proses tersebut. Namun dirinya belum bisa memastikan waktu uji kelayakan bisa dilakukan, asalkan tidak melebihi tenggat waktu Gubernur BI yang lama harus digantikan.
"Dapat diduga (fit and proper tes) untuk gubernur BI akan dilakukan setelah pemilihan deputi gubernur BI," kata Hendrawan kepada Kontan.co.id, Minggu (25/2).
Harapan pada Gubernur BI baru
Hendrawan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP ini mengatakan, sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menghargai keputusan Presiden Jokowi untuk mengusulkan Perry Warjiyo selaku calon tunggal. Dia berhaarapn Perry bisa membawa Bank Indonesia lebih baik.
"Perry dianggap memiliki pembawaan yang lebih serius, lebih suka bicara teori, dan mungkin lebih strukturalis," ujar dia.
Terpisah, Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Misbakhun menyatakan Gubernur BI yang baru, harus bisa melakukan sinkronisasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah.
"Sehingga bauran kebijakan moneter bisa memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan mengatasi jarak kesenjangan," ujar Misbakhun.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan bilang jika Perry Warjiyo terpilih menjadi Gubernur BI, maka harus bisa lebih inovatif. Pasalnya, menurut dia, kebijakan moneter Indonesia tak bisa lagi hanya mengandalkan kebijakan suku bunga rendah, sebab menimbang resiko eksternal dari kebijakan moneter Amerika Serikat dan Uni Eropa.
"Tantangannya tentu untuk menyeimbangkan kebijakan, menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi," ujar dia.
Heri juga meminta Gubernur BI yang akan terpilih selaku pemangku kebijakan makroprudensial harus bisa bersinergi dengan Dewan Komisioner (DK) OJK selaku pemegang kebijakan mikroprudensial. Setiap kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik kepada para pemangku kebijakan lainnya.
"Itu harus dibangun dengan baik untuk mengurangi ketidakpastian pasar," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
