Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertarungan politik pada pemilu 2019 diprediksi bakal lebih kompetitif. Menengok dinamika politik belakangan ini.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengatakan, partai politik harus betul-betul memastikan calon legislatif (caleg) dan kadernya bekerja optimal di tengah tantangan untuk bisa lolos di ambang batas parlemen 4%.
Belum lagi jumlah partai politik yang terus bertambah menjadi 16, membuat politik menjadi sangat sengit. “Akan sangat lebih berat bagi mereka untuk bisa lolos 4% dari total perolehan suara,” ujarnya saat ditemui di gedung Kementerian Dalam Negeri, Rabu (15/8).
Menurutnya, itulah mengapa ada partai yang sangat cukup masif merekrut publik figur hingga artis-artis, selain itu banyak juga materi-materi yang maju dan berkompetisi kembali sebagai caleg, meskipun tahun ini merupakan tahun-tahun terakhir mereka sebagai menteri.
Dia melanjutkan, landscape politik itu membuat kita harus berantisipasi beberapa potensi masalah yang akan muncul. Seperti, polarisasi yang sangat tajam antara kekuatan politik.
Menurut Titi, kalau tidak disikapi dengan perilaku elite yang mendidik ini akan lahir keterbelahan yang tidak konstruktif bagi pelaku politik.
“Seperti ujaran kebencian bisa sangat mudah muncul, lalu berita bohong hingga fitnah bisa menjadi situasi yang mewarnai kampanye dan pemilu kita,” imbuhnya.
Selain itu, praktik politik uang masih sangat rawan terjadi. Politik ini merupakan jalan pintas untuk mendapatkan kursi dan ini juga yang harus di antisipasi.
Dia berpendapat jika nilai-nilai berpartai di Indonesia jauh dari nilai-nilai ideologis, dan elite-nya tidak memberikan contoh yang baik soal politik yang bersih, maka kader-kadernya akan berusaha bekerja merebut kursi dengan melakukan politik transaksional.
Tantangan selanjutnya adalah menjaga netralitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Beban kerja pengawas berat dan mereka menghadapi beban berlipat lantaran pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang di gabungkan.
“Ini yang perlu kita pastikan bahwa penyelenggara pemilu kita tetap netral dan tetap menjaga integritasnya dalam penyelenggaraan pemilu 2019 mendatang,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
