Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai melakukan langkah konkret untuk mewujudkan kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menegaskan bahwa pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama guna memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional.
Dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Jaenal Effendi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia berhenti bergantung pada pasokan beras negara lain seperti Vietnam dan Thailand untuk konsumsi jemaah haji.
Ia menyebut, pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Baca Juga: Cegah Scam! Sistem Coretax Dilengkapi Verifikasi Biometrik Wajib Pajak
“Ini agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujar Jaenal dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).
Adapun berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim 1447 H/2026 M mencapai sekitar 3.913 ton. Angka ini dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.
menyepakati komitmen bersama dengan berbagai pihak untuk mengupayakan pemanfaatan beras nasional. Pihak Perum Bulog sendiri akan menghitung kebutuhan total beras serta menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5%. Sementara itu, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras.
Rapat juga membahas aspek regulasi ekspor, mekanisme perizinan, serta tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi. Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras Indonesia, sehingga diperlukan dukungan dan fasilitasi kebijakan agar produk nasional dapat bersaing dan diterima di pasar konsumsi haji.
Jaenal menambahkan bahwa kondisi swasembada beras saat ini merupakan momentum emas. Selama ini, tantangan utama penggunaan beras lokal adalah faktor harga. Namun, dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis produk nasional dapat memiliki daya saing yang kuat.
Sementara Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menyebutkan bahwa langkah ini adalah bagian dari membangun legacy baru.
"Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air," jelasnya.
Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini, Ditjen PE2HU optimis bahwa pada musim haji mendatang, jemaah haji Indonesia dapat menikmati nasi dari beras produksi petani Indonesia sendiri, yang sekaligus akan memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional.
Baca Juga: Ditjen Pajak Rombak Sistem Kerja demi Percepat Pengumpulan Pajak di 2026
Selanjutnya: Celah Pajak Tembus Rp 562 Triliun di 2026, Ini Langkah Berani Ditjen Pajak
Menarik Dibaca: Kesehatan Kerja: 5 Risiko yang Fatal Akibat Duduk Lama di Depan Laptop
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













