Percepatan Pengentasan Kemiskinan, BP Taskin Gandeng Pemerintah Daerah dan Swasta

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggandeng pemerintah aerah dan pelaku swasta meneken nota kesepahaman (MoU) dan kick off program aglomerasi percepatan pengentasan kemiskinan.

Kerjasama ini menggabungkan potensi sumber daya pemerintah daerah, pelaku swasta, dan BP Taskin. Bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan program, infrastruktur, serta sumber daya lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak kemiskinan

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko menjelaskan, pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan holistik dan sinergis. "Dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini dapat mempercepat proses transformasi sosial ekonomi secara signifikan," kata Budiman, dalam rilis, Kamis (21/8).

MoU ini langkah menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal. "Kami percaya, koperasi sebagai model ekonomi kerakyatan dapat menjadi katalisator transformasi sektor pertanian dan energi secara berkelanjutan,” lanjut Budiman.

BP Taskin berperan sebagai fasilitator, pengawas, dan integrator nasional. Lembaga ini juga menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 dengan target menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% dan kemiskinan relatif ke 4,5%–5% pada tahun 2029.

Program aglomerasi percepatan pengentasan kemiskinan ini akan melibatkan berbagai kegiatan. Mulai pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pengembangan akses layanan sosial dasar. Selain itu, kerjasama ini menitikberatkan pada inovasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta dampak program.

Dengan mengusung pendekatan ekonomi lokal berbasis komunitas, skema semi closed-loop supply chain (SCLSC) diharapkan meningkatkan nilai tambah produk, memperluas lapangan kerja, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan.

SCLSC merupakan model rantai pasok yang memadukan integrasi sebagian (semi tertutup) antara sektor produksi, pengolahan, distribusi, dan pemanfaatan limbah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. Model ini berbasis koperasi sebagai pilar utama dalam menghubungkan petani dengan beberapa akses produksi, pengolahan dan penjualan.

Pemerintah daerah seperti Cirebon, Indramayu, Kuningan, Brebes, Kota Cirebon menyediakan lahan, infrastruktur, dan kebijakan daerah sesuai potensi khas wilayah. Investor dan mitra Sseperti PT Thara Jaya Niaga, PT Lintas Batas Nusantara, PT Nusantara Visi Persada, Harvest Waste (Belanda), dan PT Garam (Persero) memberikan dukungan modal, teknologi, serta akses pasar.

Petani, UMKM, dan komunitas lokal berperan sebagai produsen utama dan anggota koperasi. Koperasi multipihak seperti Koperasi Merah Putih menjadi platform bisnis bersama sekaligus jembatan antara investor dan petani.

Melalui sinergi ini, koperasi multipihak diharapkan menjadi motor penggerak pengentasan kemiskinan sekaligus penguatan ekonomi lokal.

Langkah ini juga diharapkan mendorong transformasi ekonomi lokal yang lebih inklusif dan resilien terhadap tantangan global maupun domestik.

Kawasan Cirebon Raya akan dikembangkan sebagai pusat produksi pangan dan material energi berbasis sumber daya lokal, serta menjadi model percontohan nasional untuk transformasi ekonomi lokal berbasis koperasi dan teknologi.

"Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan," ujar Walikota Cirebon, Effendi Edo.