Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting tahun depan turun menjadi 14%. Dimana sebelumnya angka stunting tahun 2022 di Indonesia berhasil turun menjadi 21,6%.
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi mengatakan, pemberian makanan tambahan (PMT) menjadi intervensi pemerintah dalam pencegahan stunting pada anak.
"Hasil SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) ada stagnasi pada anak gizi kurang dan underweight. Ini penting pemberian makanan tambahan lokal, karena kalau kita ngga turunkan underweight atau gizi kurang maka kemungkinan sulit turunkan stunting itu bisa saja terjadi," kata Endang dalam Publikasi Data Intervensi Spesifik dan Sensitif Triwulan II, Rabu (6/9).
Maka PMT lokal menjadi satu langkah intervensi yang harus dilakukan dalam upaya penurunan prevalensi stunting. Ia meminta setiap pemerintah daerah kabupaten/kota untuk segera merealisasikan PMT lokal.
Baca Juga: Pemerintah Kembali Beri Bantuan Pangan Daging dan Telur Senilai Rp 400 Miliar
Penanganan stunting dilakukan dari sisi hulu dan hilir. Adapun PMT lokal menjadi upaya penanganan pencegahan stunting dari hulu. Dimana penyelesaian masalah gizi di sisi hulu menjadi upaya awal pencegahan stunting pada anak.
Endang mengatakan, pada awal tahun 2023 ini Kemenkes sudah mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) non fisik untuk pelaksanaan PMT lokal. Dimana Kemenkes mengalokasikan Rp 1,23 triliun untuk 389 kabupaten/kota untuk pelaksanaan PMT lokal.
"Namun dari alokasi Rp 1,23 triliun monitoring kami baru digunakan Rp 222,5 miliar atau 18% dari alokasi tersebut," ujarnya.
Pada pertengahan tahun, Kemenkes mengalokasikan Rp 176,4 miliar DAK non fisik untuk 94 kabupaten/kota tambahan. Sementara itu, ada 32 kabupaten/kota yang memiliki anggaran fiskal tinggi tidak mendapatkan alokasi PMT lokal.
"32 kabupaten/kota yang tidak memiliki (dialokasikan) PMT lokal bisa dibantu dari dana desa atau APBD, tetapi selain itu kalau ada kesulitan Tolong sampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Kita akan buat gerakan untuk bantu kabupaten ini," kata Endang.
Ia meminta kabupaten dan kota yang mendapatkan alokasi anggaran PMT lokal untuk segera merealisasikannya. Hal tersebut agar anggaran PMT lokal bisa segera sampai kepada anak-anak dan ibu hamil kurang energi kronik (KEK).
Baca Juga: Tekan Stunting, BKKBN Gandeg Dexa Medica Edukasi Bidan di Blitar
"PMT lokal inilah yang langsung sampai bayi, balita dan ibu hamil KEK," imbuhnya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan terdapat 48 kabupaten kota yang belum sama sekali merealisasikan PMT lokal senilai Rp 111,3 miliar. Misalnya 11 Kabupaten dengan alokasi PMT lokal besar dan belum direalisasikan ialah, Kabupaten Pasaman Barat yang memperoleh alokasi besar yakni Rp 6,3 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp 6 miliar, Kabupaten Nias Rp 4,8 miliar.
Kabupaten Nias Utara alokasinya Rp 4,5 miliar, Kabupaten Padang Lawas Rp 4,2 miliar, Kabupaten Pidie Rp 4,1 miliar, Kabupaten Bireuen Rp 4,1 miliar, Kabupaten Kutai Timur Rp 3,7 miliar, Kabupaten Pasaman Rp 3,6 miliar, Kabupaten Jeneponto Rp 3,5 miliar, Kabupaten Aceh Tamiang Rp 3,4 miliar.
"Provinsi mohon membimbing kabupaten-kabupaten yang belum merealisasikan PMT lokal. Kementerian Kesehatan untuk 48 kabupaten kota kita akan melakukan asistensi supaya bisa melaksanakan PMT lokalnya di kabupaten kota masing-masing. Dan yang kita alokasikan besar," kata Endang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
