Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan dan juga memperbaiki gini ratio. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih, yang tak hanya mengakibatkan krisis kesehatan namun juga perekonomian.
Kepala Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos) Hasyim mengatakan, terkait perlindungan sosial, Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial khususnya Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Untuk peningkatan sosial ekonomi dilakukan melalui program pemberdayaan sosial, baik melalui kelompok usaha bersama (KUBE) maupun program lainnya seperti program kewirausahaan sosaal," ujarnya kepada Kontan.co.id Sabtu (19/6).
Program tersebut sudah berjalan relatif cukup lama. Hasyim tak menampik cleansing data menjadi tantangan yang kini dihadapi dalam implementasinya. Perbaikan data ditujukan agar penyaluran program tersebut dapat lebih tepat sasaran efektif dan akuntabel.
Baca Juga: BPK ungkap 4 permasalahan pemda dalam penanganan Covid-19
"Karena sifatnya sangat dinamis maka verifikasi dan validasi datanya terus dilakukan setiap saat sembari senantiasa berupaya menyempurnakan sistem pengelolaannya," kata Hasyim.
Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah untuk saat ini fokus pada efektivitas bantuan sosial tunai dengan pendataan yang lebih akurat serta mencegah tumpang tindih penerima bansos di lembaga lain.
Tumpang tindih penerima dinilai masih terjadi lantaran program terlalu banyak dan kurang terfokus serta masih adanya adanya data yang kurang sinkron.
"Bahkan terlihat jelas misalnya petani miskin di desa itu sudah masuk data PKH ya buat apalagi masuk ke penerima BLT desa. Jangan satu data penerima sudah dapat bansos pemda, bansos kementerian tapi yang lain masih banyak yang belum tercover," ujar Bhima.
Sekarang ini tantangan juga muncul dari risiko inflasi pangan, karena naiknya harga komoditas impor dan proyeksi pelemahan kurs rupiah akibat taper tantrum. "Bayangkan harga minyak mentah sudah tinggi di atas US$ 70 per barel kemudian ada pelemahan kurs. Tentu ini sensitif ke harga bbm, tarif listrik bahkan LPG yang dikonsumsi masyarakat miskin," imbuhnya.
Terkait kebijakan fiskal, kata Bhima, pemerintah sebaiknya tidak menarik tuas pengetatan bantuan sosial serta subsidi secara terburu buru terutama saat pandemi. Misalnya saja, subsidi listrik terdapat isu akan dikurangi untuk kelompok 450 VA ditambah LPG 3kg akan dibuat skema tertutup.
Kemudian untuk kebijakan perpajakan, Bhima juga menyebut, jangan sampai meresahkan masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Ini harus ekstra hati-hati soal dampak ke kelompok masyarakat rentan miskin, mengingat masyarakat rentan miskin tidak berhak dapat subsidi karena diprioritaskan ke data keluarga di bawah garis kemiskinan," ujarnya.
Ekonom dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan, langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah ialah penyelesaian pandemi dan pemulihan ekonomi yang berdampak cukup dalam sejak tahun lalu.
Jika pandemi tak dapat tertangani dengan baik, Piter menilai akan semakin membuat angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia semakin tinggi. Diketahui dampak pandemi sendiri menghantam berbagai lini ekonomi bahkan UMKM sekalipun.
"Penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi yang utama. Sebab, kalau ini tidak dilakukan kemiskinan terus meningkat dan kesenjangan akan semakin lebar," kata Piter.
Sambil memulihkan ekonomi, pemerintah diminta memberikan bantuan-bantuan kepada kelompok miskin yang terdampak pandemi. Langkah tersebut telah dilakukan pemerintah dimana banyaknya program bantuan sosial bantuan kepada masyarakat miskin, hingga UMKM termasuk juga adanya kartu prakerja.
Namun, kata Piter, bantuan-bantuan tersebut belum tentu akan menghilangkan kemiskinan, selama pandemi masih berlangsung. Bantuan saat ini lebih ditujukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat selama pandemi.
"Yang harus dilakukan adalah memperbaiki administrasi dan basis data serta sinkronisasi program," ujar Piter.
Selanjutnya: Ini empat rekomendasi dari Bank Dunia agar Indonesia keluar dari jurang resesi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
