kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45807,56   1,37   0.17%
  • EMAS1.055.000 -0,94%
  • RD.SAHAM -0.34%
  • RD.CAMPURAN -0.11%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.02%

Peraturan KPU tentang pemilihan di kondisi bencana non-alam tunggu diundangkan


Senin, 06 Juli 2020 / 19:49 WIB
Peraturan KPU tentang pemilihan di kondisi bencana non-alam tunggu diundangkan
ILUSTRASI. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan sambutan saat Penyerahan Data Pemilih Pemula Tambahan dan Peluncuran Pemilihan Serentak Tahun 2020 di gedung KPU, Jakarta, Kamis (18/6/2020). KPU menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menyusun peraturan mengenai pemilihan dalam kondisi bencana non-alam Covid-19. Saat ini, peraturan tersebut pun tinggal menunggu diundangkan.

"Sedang proses diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra kepada Kontan.co.id, Senin (6/7).

Ilham mengatakan, PKPU tersebut akan diundangkan secepatnya. Menurut dia, isi dari peraturan tersebut akan berkaitan dengan tahapan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, dasar hukum pelaksanaan Pilkada serentak 2020 masih mengacu pada UU nomor 10 tahun 2016 dan peraturan KPU yang sudah ada. Namun, dia juga mengatakan terdapat penambahan aturan KPU.

Baca Juga: KPU dorong rekapitulasi elektronik jadi hasil perhitungan resmi pemilu

"Saya mau memastikan regulasinya tidak ada yang berubah. UU nomor 10 2016 tetap dipakai. Peraturan KPU yang ada juga masih dipakai. Yang kita lakukan sekarang adalah menambahkan peraturan KPU baru," ujar Arief.

Menurut Arief, beberapa hal yang diatur dalam peraturan baru tersebut seperti adanya pengaturan saat administrasi pendaftaran calon.

Mengingat dalam undang-undang, calon peserta masih harus hadir, maka di aturan baru KPU tersebut yang wajib hadir adalah pasangan calon serta dua staf yang membantu.

Dia juga mengatakan, aturan terkait kampanye tidak bisa diubah sepenuhnya menjadi daring, mengingat UU masih memperbolehkan adanya kampanye.

Namun, KPU akan mengatur kampanye tersebut tidak boleh melebihi 40% dari kapasitas ruangan, menjaga jarak, menggunakan masker hingga face shield dan lain sebagainya.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×