Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Penyerapan anggaran infrastruktur khususnya yang ditangani oleh oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) mulai menghadapi masalah.
Berdasarkan data penyerapan amggaram sampai dengan Rabu (30/9) pukul 12.00 WIB, anggaran infrastruktur yang baru berhasil diserap oleh kementerian tersebut hanya mencapai 40, 4% atau Rp 47 triliun dari plafon dana Rp 118 triliun di APBN-P 2015.
Angka tersebut, belum mencapai target penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akhir September diharapkan bisa mencapai 44%.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU-PR Taufik Widjojono, mengatakan ada beragam penyebab mulai melambannya penyerapan anggaran infrastruktur.
Salah satunya, ketersediaan material yang terbatas akibat berlangsungnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat, daerah, swasta dan BUMN.
"Besok pagi target kami 44%, selisih 3% itu mencapai Rp 3 triliun, ini sudah lampu kuning," katanya Rabu (30/9).
Taufik menjanjikan akan melakukan percepatan agar masalah penyerapan anggaran tersebut tidak berlarut-larut.
Salah satunya, dengan membentuk tim percepatan penyerapan anggaran.
Tim tersebut kata Taufik punya kewenangan mengambil keputusan strategis untuk mengatasi segala hambatan pembangunan infrastruktur di lapangan.
"Jadi kalau ada keraguan bayar, masalah lahan, ketersediaan material semua bisa ditangani," katanya.
Kedua, melaksanakan pembangunan proyek tanpa henti.
Hediyanto W Husaini, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU-PR mengatakan, selain percepatan tersebut, pihaknya juga akan mengevaluasi pelaksanaan proyek.
"Kami akan cek, kalau ada yang lamban kami putus kontraknya, anggarannya kami pindah ke proyek lain yang lebih cepat," katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
