Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Penyerapan belanja daerah per Mei 2010 sudah mencapai 33% dari total belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 sebesar Rp 344 triliun.
“Belanja negara kita sudah cukup terserap tinggi, hingga 14 Mei 2010, penyerapan anggaran negara sudah mencapai 24%, 33% di antaranya terserap oleh daerah. Sebagian sudah dicairkan, dan yang mendapat dana tambahan dalam APBNP 2010 sudah kita persiapkan,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardoyo ketika menyambangi ruang pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (25/5).
Namun demikian, dia mengingatkan, penyerapan tersebut harus tetap mengutamakan prinsip good governance. Salahsatunya dengan meningkatkan efisiensi pengeluaran pada bidang dan program yang memberikan manfaat tinggi, seperti pertumbuhan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, dan program pengentasan kemiskinan.
Dengan demikian, dia optimistis, ekonomi makro nasional ke depan dapat terjaga stabil dengan kebijakan fiskal yang sehat. “Karenanya, kita mesti bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan daerah agar pengeluarannya efektif. Kita harus pegang kunci-kuncinya, memastikan penerimaan kita bagus, dan pengeluarannya efektif,” kata Agus.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menyatakan, meskipun APBN-P 2010 menganggarkan belanja daerah sebesar Rp 344 triliun, faktanya sekitar Rp 693 triliun atau 51,4% yang dialokasikan ke daerah.
Penambahannya itu, antara lain untuk pembangunan infrastruktur daerah, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Jadi, kalau bicara komposisi antara pusat dan daerah, sebetulnya sudah banyak jatuh ke daerah,” tutur dia.
Hanya saja, dia menegaskan, efisiensi penggunaan anggaran tersebut yang perlu ditingkatkan. Sebab, desentralisasi fiskal ini diikuti dengan belanja negara yang besar. Dia juga berharap, kebijakan fiskal tersebut bakal mendorong pergerakan sektor riil positif. Meskipun, realisasi belanja daerah tidak melulu mencerminkan pembangunan fisik yang signifikan.
Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Mardiasmo menjelaskan, tambahan Rp 22 triliun untuk transfer daerah dalam APBN-P 2010 diberikan untuk penguatan Dana Bagi Hasil untuk daerah2 penghasil minyak, yakni Rp 5 triliun. “Sedangkan, sebagian lainnya digunakan untuk percepatan pembangunan daerah,” terang dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
