Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan persoalan terpenting penyerapan insentif perpajakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terletak pada literasi pajak Indonesia yang masih belum optimal.
Akibatnya, terdapat kendala dalam menyerap dan memahami informasi mengenai tawaran insentif yang diberikan pemerintah. Darussalam juga menggarisbawahi bahwa dalam kondisi tekanan ekonomi saat ini, bukan berarti berbagai permintaan ataupun wacana insentif perpajakan harus disetujui.
“Karena pemerintah juga harus tetap berhati-hati terutama jika kita mempertimbangkan daya tahan anggaran pemerintah,” kata Darussalam kepada Kontan.co.id, Sabtu (3/10).
Menurut Darussalam, pemberian insentif perpajakan perlu mempertimbangkan tiga hal.
Baca Juga: Penyerapan anggaran insentif pajak masih minim, ini penyebabnya
Pertama, soal timing. Efektivitas insentif akan sangat bergantung dari fase krisis yang sedang dihadapi. Sebagai contoh, pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor jangan sampai dilakukan saat ini tapi pada fase initial recovery yaitu saat ekspektasi konsumen sudah membaik.
Kedua, soal dampak pengganda. Sektor yang memberikan dampak pengganda bagi perekonomian termasuk penyerapan tenaga kerja seharusnya diprioritaskan.
Ketiga, soal besaran belanja perpajakan. Belanja perpajakan juga tetap perlu untuk dikendalikan agar kesinambungan fiskal dapat terjaga.
Di sisi lain, Darussalam mengapresiasi sikap pemerintah yang selalu merespons dengan cepat serta mengikuti dinamika perekonomian dalam memberikan insentif perpajakan. Pengajuan insentif perpajakan juga relatif mudah dan tidak dipersulit.
“Semisal ada kewajiban pelaporan serta pengawasannya oleh otoritas pajak, menurut saya hal tersebut justru sangat penting dan menjadi cermin dari prinsip good governance pemerintah,” ujar dia.
Baca Juga: Pemerintah berikan lima fasilitas pajak untuk industri farmasi
Sebagai catatan, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi sampai 28 September 2020 sebesar Rp 27,61 triliun. Angka tersebut setara dengan 22,9% dari pagu senilai Rp 120,61 triliun.
