Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat penyaluran dana desa di 6 provinsi yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro baru sekitar 12% atau hanya Rp 3,16 triliun dari pagu sekitar Rp 24 triliun.
Enam provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali. Ada pula 12.190 desa yang sudah mencairkan dana desa untuk membantu pelaksanaan PPKM Mikro.
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid, mengatakan, berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah berkaitan dengan kendala administrasi.
"Ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, 3 hari lalu kami mengirimkan tim untuk survei lapangan, di 3 provinsi dan di 14 kabupaten/kota. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian kita semua terutama di pemerintah kabupaten/kota adalah kendala administrasi penyaluran dana desa," ujar Taufik dalam konferensi pers Perpanjangan PPKM Mikro, Senin (8/3).
Baca Juga: Dorong pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 dari 5 program PEN ini
Kendala tersebut misalnya terkait surat kuasa pemindahan buku dari rekening umum kas daerah ke rekening kas desa. Menurutnya hal ini berpengaruh pada pencairan dana desa.
Lebih lanjut dia mengatakan, hal-hal berkaitan dengan administrasi perlu diperhatikan di 3 provinsi tambahan yang melaksanakan PPKM mikro yakni Kalimantan Timur, Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan.
"Hal-hal administrasi ini perlu kita mitigasi sehingga penyaluran dana desanya bisa lebih cepat, sehingga bisa digunakan untuk program kegiatan kita dalam PPKM skala mikro ini," ujarnya.
Meski realisasi penyaluran dana desanya masih minim, Taufik mengatakan bahwa terjadi peningkatan penyaluran dana desa yang signifikan khususnya oleh 6 provinsi tersebut. Dia juga mengatakan pihaknya terus berupaya agar hambatan-hambatan administrasi dapat diatasi dan memonitor agar daerah yang belum menyalurkan dana desanya bisa segera melakukan penyaluran.
Adapun, pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 22 Maret 2021. PPKM Skala mikro ini juga diperpanjang ke 3 provinsi lain. Perpanjangan dan perluasan PPKM mikro ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2021.
Selanjutnya: Penyaluran dana desa hingga pertengahan Februari 2021 mencapai Rp 1,68 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
