Penurunan kemiskinan terganjal anggaran

Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Penurunan angka kemiskinan sampai dengan dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo masih menghadapi tantangan besar. Tantangan tersebut salah satunya berkaitan dengan anggaran.

Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial mengatakan, untuk program pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan yang dijalankan Kementerian Sosial saja misalnya, masalah anggaran tersebut sangat terasa sekali. Terlebih setelah pemerintah beberapa waktu lalu memutuskan untuk memangkas anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp 800 miliar.

Menurut Khofifah, pemangkasan tersebut membuat campur tangan pemerintah ideal terhadap pengeluaran rumah tangga miskin berkurang.

"Idealnya 16% sampai 19% dari pengeluaran keluarga, sebelum pengurangan kami, sudah mampu intervensi 14,5%. Tapi dengan pemangkasan intervensi berkurang menjadi tinggal 9,7%," katanya di Gedung DPR, Selasa (18/10).

Selain mendapat tantangan dari anggaran, pengentasan kemiskinan juga mendapat tantangan dari pelaksanaan program kemiskinan yang sampai saat ini masih tersebar di beberapa kementerian, seperti; Kartu Indonesia Sehat yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Khofifah mengatakan, hal tersebut perlu disinergikan. "Supaya intervensi program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di beberapa kementerian lembaga bisa menyasar penerima yang sama," katanya.

Meskipun mendapat ganjalan tersebut, Khofifah memandang, program pengentasan kemiskinan yang dilakukan sampai saat ini cukup efektif. Hal itu bisa dilihat dari penurunan data angka kemiskinan yang Maret kemarin bisa tinggal 10,86% atau turun 0,36% poin jika dibanding Maret 2015 yang mencapai 11,22%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News