Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Kenaikan harga gas elpiji kemasan 12 kilogram (kg) oleh PT Pertamina akhirnya mendapat penolakan dari politisi di Senayan. Penolakan disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis di Jakarta, Jumat (3/1).
Harry menegaskan, kenaikan harga menambah beban masyarakat menengah ke bawah yang saat ini terbebani perlambatan pertumbuhan ekonomi. “Partai Golkar minta Pemerintah dan Pertamina membatalkan kenaikan harga elpiji itu. Masih banyak solusi lain yang bisa ditempuh agar harga LPG tidak naik. Kondisi saat ini tidak tepat karena masyarakat sedang menghadapi banyak beban menyusul berbagai kenaikan harga pada tahun lalu seperti harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik,” tegas Harry yang disampaikan lewat siaran pers yang diterima KONTAN.
Harry bilang, penghitungan harga elpiji 12 kg harus mempertimbangkan daya tahan masyarakat. Sebab, di satu satu sisi, pemerintah dan Pertamina sebagai BUMN adalah perpanjangan tangan pemerintah. Dan Pertamina menurut Harry punya kewajiban melindungi masyarakat dari dampak buruk kesulitan ekonomi.
Dia bilang, Pertamina harus menertibkan inefisiensi yang terjadi diinternalnya, termasuk kerugian karena selisih kurs. Harry juga menuding alasan Menko Perekonomian Hatta Rajasa terkait kenaikan harga elpiji.
Menurut Harry, alasan Hatta tak bisa intervensi Pertamina itu merupakan alasan yang tidak berdasar. “Pertamina itu BUMN yang 100% sahamnya dimiliki pemerintah. Harusnya pemerintah berhak mengatur hal itu. Sebab, ini menyangkut nasib masyarakat yang sedang menghadapi banyak beban secara sekaligus,” jelas dia.
Menurut dia, pengguna terbesar LPG 12 kilogram itu masyarakat kelas menengah dan bawah. Kenaikan itu, juga akan menambah lebarnya kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Dia mengingatkan, di lapangan harga gas elpiji 12 bergerak liar.
Bahkan harganya lebih tinggi dari yang ditetapkan Pertamina. Bukan hanya Rp 117.708 ribu per tabung, tetapi bahkan sudah ada yang dijual pada kisaran Rp 140 ribu per tabung.
“Jadi, di lapangan, kenaikannya sudah mencapai hampir 100%. Mana janji pengawasan dan penindakan yang disampaikan Pertamina?. Demikian juga Pemerintah. Di mata masyarakat, pemerintah tidak lagi berwibawa. Makanya mereka lakukan sesuka hati menetapkan harga,” tegas dia.
Dia menambahkan, kenaikan harga berpotensi menimbulkan gejolak ekonomi karena akan memicu kenaikan harga dan juga rendahnya daya beli. Di saat yang sama, kata dia, ancaman inflasi 2014 yang diperkirakan mencapai 8,4% juga sudah di depan mata.
Seperti diketahui Pertamina mulai 1 Januari 2014 menaikkan harga elpiji non subsidi tabung 12 kg sebesar 68%. Pertamina beralasan, kenaikan harga untuk menekan kerugian bisnis elpiji 12 kg yang rata-rata Rp 6 triliun per tahun.
Kenaikan serentak di seluruh Indonesia tersebut mengalami kenaikan rata-rata Rp 3.959 per kg di tingkat konsumen. Pertamina menjelaskan, di tingkat konsumen, kenaikan bervariasi berdasarkan jarak stasiun elpiji ke titik serah (supply point).
Dengan kenaikan harga itu, maka harga per tabung LPG 12 kg mengalami kenaikan sebesar Rp 47.508 atau menjadi Rp 117.708 per tabung dari sebelumnya Rp 70.200 per tabung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
