kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.455.000   12.000   0,83%
  • USD/IDR 15.155   87,00   0,57%
  • IDX 7.743   -162,39   -2,05%
  • KOMPAS100 1.193   -15,01   -1,24%
  • LQ45 973   -6,48   -0,66%
  • ISSI 227   -2,76   -1,20%
  • IDX30 497   -3,22   -0,64%
  • IDXHIDIV20 600   -2,04   -0,34%
  • IDX80 136   -0,80   -0,58%
  • IDXV30 141   0,18   0,13%
  • IDXQ30 166   -0,60   -0,36%

Ini saran Wamenkeu terkait kenaikan gas elpiji


Jumat, 03 Januari 2014 / 14:56 WIB
Ini saran Wamenkeu terkait kenaikan gas elpiji
ILUSTRASI. Pekan Depan, Presiden China Xi Jinping akan Kunjungi Arab Saudi


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Pemerintah memperkirakan, dampak kenaikan harga gas elpiji kemasan tabung 12 kilogram bisa mendorong inflasi 2014 lebih besar dari perkiraan semula.

Seperti diketahui, sejak tanggal 1 Januari 2014 lalu, PT Pertamina serentak menaikkan harga gas elpiji kemasan 12 kilogram di tingkat agen. Sedangkan harga sebelumnya berkisar Rp 78.000-Rp 80.000 per tabung.

Bambang menilai, sumbangan kenaikan harga elpiji terhadap inflasi secara keseluruhan tahun 2014 bisa mencapai 0,5%. “Dampak terhadap inflasinya tinggi, tetapi tidak bulan per bulan, harus tahunan,” ujar Bambang, Jumat (3/1) di Jakarta.

Menurutnya, dampak inflasi bisa dimitigasi, asalkan Pertamina melakukan beberapa hal yang disarankan pemerintah. Adapun saran yang disampaikan pemerintah itu diantaranya, pertama Pertamina harus memastikan kenaikan harga elpiji tidak membuat masyarakat yang selama ini memakai LPG 12 Kg beralih ke LPG 3 Kg.

Bila itu terjadi, maka beban subsidi elpiji 2014 bisa membengkak. Sebab, elpiji jenis 3 kg selama ini dijual tanpa pembatasan kuota. Kalau pembelinya bertambah, ditakutkan kebutuhannya lebih besar. Bambang bilang, saat saja subsidi untuk elpiji tahun 2014 berada diangka Rp 30 triliun.

Supaya hal itu tak terjadi, maka gas elpiji 3 kg disalurkan dengan menggunakan mekanisme distribusi tertutup. Dengan mekanisme distribusi tertutup, Pertamina membatasi pembelian LPG untuk masyarakat yang berhak saja, di luar itu tidak boleh membeli.

Saran kedua yang disampaikan pemerintah kepada Pertamina adalah, perubahan harga dari tingkat distributor atau agen dan pengecer harus dijaga. Jadi, Pertamina bisa menggunakan mekanisme harga maksimal hingga sampai ke tangan konsumen. Kalau ada biaya distribusi, juga bisa diperhitungkan dalam penetapan harganya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×