Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjalankan program makan bergizi gratis usai dilantik kelak. Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) pun ikut mendukung program makan bergizi gratis tersebut.
Ketua Umum Gakoptindo Aip juga megaku siap jika dilibatkan dalam program makan bergizi gratis tersebut.
Menurutnya dengan melibatkan koperasi produsen tahu tempe secara tidak langsung sudah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ini membantu dan lebih adil karena melibatkan puluhan bahkan ratusan pengrajin tahu dan tempe," jelas Aip pada Kontan.co.id, Jum'at (28/6).
Baca Juga: Dolar AS Menguat, Siap-siap Harga Tahu Tempe Terdongkrak
Aip juga memastikan produksi tahu tempe dari koperasi produsen tahu tempe sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan pemerintah termasuk dengan kontrol kebersihan dan kesehatanya.
Kemudian, dari segi harga dan ketersediaan barang juga relatif terjaga daripada membeli langsung di pasar. Untuk itu, Aip berharap pemerintah dapat melibatkan Gakoptindo dalam program itu.
"Kalau dari koperasi produsen tahu tempe kan pasti ada kontrak jadi suplainya pasti terjamin termasuk dari harga dan kebersihan," ungkap Aip.
Diketahui, program makan bergizi gratis dipastikan akan langsung dijalankan usai Prabowo dilantik.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah mengalokasikan sebesar Rp 71 triliun untuk mendukung program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang bergizi gratis untuk tahun 2025.
Besaran anggaran tersebut sudah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang disepakati dalam pembahasan KEM-PPKF bersama DPR yaitu defisit RAPBN 2025 dengan range 2,29% hingga 2,82% Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga: Ketimbang Makan Siang Gratis, Anggaran Rp 71 Triliun Bisa Digunakan Tekan Stunting
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan alokasi anggaran untuk tahap pertama sebesar Rp 71 triliun sudah memperhitungkan berdasarkan prioritas daerah dan jumlah penerimanya.
Kemudian, dalam tahap awal nanti, daerah yang akan menjadi fokus program adalah daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
"Itu sudah ada kalkulasi berdasarkan prioritas daerah kemudian indeks dan jumlah penerima," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
