Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang menteri-menterinya mengeluarkan kebijakan strategis menjelang pelantikan.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede menilai pelarangan tersebut hanya berkaitan dengan pergantian eselon 1 hingga perombakan direktur BUMN.
Baca Juga: Jokowi: Penghentian sementara operasional Boeing 737 demi keselamatan penumpang
Dia memandang, tidak ada pelarangan dalam membuat tindakan strategis dalam rangka memperbaiki ekonomi, seperti memperbaiki neraca dagang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan menurutnya dibutuhkan tindakan strategis untuk mengantisipasi gejolak keuangan global yang terjadi saat ini.
Lebih lanjut Raden mengatakan, berbagai kebijakan strategis yang bertujuan untuk perbaikan ke depan akan sangat menguntungkan menteri baru.
"Saya yakin untuk kebaikan ke depan, langkah strategis tetap bisa dilakukan, apalagi di tengah keadaan dunia yang kurang kondusif. Kita tidak bisa menunggu hingga 2,5 bulan ke depan dengan berpangku tangan," terang Raden kepada Kontan.co.id, Selasa (6/8).
Raden pun mengemukakan berbagai gagasannya terkait kebijakan-kebijakan strategis yang perlu dibuat. Pertama, berkaitan dengan kebijakan fiskal. Menurut Raden, dibutuhkan kebijakan fiskal yang kondusif dan tidak membuat gaduh wajib pajak dan mengganggu iklim investasi.
Baca Juga: Jokowi larang menteri bahas satuan tiga dengan DPR
Bahkan menurutnya, perlu dibuat langkah strategis untuk stimulus fiskal karena permintaan dan ekonomi dunia yang melemah.
Kedua, diperlukan kebijakan untuk memperbaiki tata kelola BUMN. Raden menilai, saat ini tingkat kepercayaan kepada BUMN sangat rendah, karena kebijakan yang dibuat diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan kepada BUMN kembali.
Selanjutnya, perlu diambil kebijakan yang bersifat antisipatif terhadap perdagangan dan currency war yang bisa menyeret krises keuangan global. Dia menyarankan agar komite stabilitas keuangan menyiapkan segala langkah dan kebijakan antisipatif dan contingency plan.
"Jangan sampai kebobolan," kata Raden.
Baca Juga: Luhut: Dirut definitif PLN tunggu Rini pulang dari haji
Tak hanya itu, Raden pun berharap pemerintah segera mencari solusi yang permanen terhadap masalah yang sedang dihadapi BPJS Kesehatan saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
